Beranda Opini Toleransi yang Sudah Terlambat

Toleransi yang Sudah Terlambat

101
0

Oleh: Ilham Akbar

Mahasiswa Universitas Serang Raya, fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum (FISIKUM) Prodi Sains Komunikasi Konsentrasi Public Relation.

Pada saat ini publik masih dihampiri dengan berita-berita mengenai kerusuhan yang sedang menghampiri wilayah Papua, kerusuhan tersebut pada awalnya disebabkan karena adanya bentrokan yang terjadi antara warga Malang dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada bulan Agustus lalu.

Selain itu, konflik tersebut juga disebabkan karena rasisme di Surabaya, yang dilakukan oleh oknum TNI, oknum Satpol PP, dan oknum organisasi masyarakat. Sehingga pada akhirnya ketika peristiwa tersebut menjadi viral di media sosial, media online, dan media massa, masyarakat Papua pun langsung melakukan demonstrasi besar-besaran, karena mereka sangat merasa marah terhadap ketidakadilan dan rasisme yang menimpah saudara-saudara mereka. Memang rasisme merupakan sesuatu yang diharamkan bagi negara Indonesia, karena tindakan rasis merupakan tindakan yang merusak ideologi pancasila, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Jadi tentu saja sangat tidak mengherankan apabila masyarakat Papua melampiaskan semua kemarahan mereka kepada pemerintah, karena mereka merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Namun yang sangat disayangkan, pada saat kerusuhan tersebut masih belum terselesaikan, pemerintah justru seolah-olah melakukan lempar batu sembunyi tangan, karena ditengah-tengah kerusuhan tersebut, justru pemerintah menyalahkan pihak lain yang disebut-sebut sebagai dalang kerusuhan yang terjadi di Papua saat ini.

Pemerintah mencari orang-orang yang menyebarkan hoaks, pemerintah mencari orang-orang yang menjadi provokator, dan yang lebih mengenaskan lagi pemerintah sempat memblokir akses internet yang ada di Papua.

Bahkan ketika Papua sedang mengalami kerusuhan tersebut, kini beberapa instansi-instansi pemerintahan melakukan tindakan yang seolah-olah mencitrakan bahwa mereka telah melakukan toleransi terhadap warga Papua. Beberapa instansi pemerintah tersebut melakukan silaturahmi dengan beberapa warga Papua, dan bahkan ada yang menari bersama dengan beberapa warga Papua.

Selain itu juga, masyarakat ikut melakukan kampanye di media sosial melalui hashtag yang beragam, misalnya #kamibukanmonyet, #kamibersamapapua, dan lain sebagainya. Namun tetap saja, tindakan yang diklaim sebagai toleransi tersebut merupakan toleransi yang sudah terlambat.

Karena toleransi yang dilakukan oleh mereka muncul ketika kerusuhan tersebut sudah menjadi semakin panas, bukan muncul sebagai pencegahan agar tidak melakukan kerusuhan.

Namun memang begitulah perilaku buruk dari pemerintah kita dan masyarakat kita, mereka selalu terlambat dalam melakukan toleransi antar sesama. Mereka selalu membuat seolah-olah toleransi itu hadir ketika adanya kerusuhan, bukan hadir sebagai pencegahan kerusuhan. Kebiasaan buruk tersebut, terpaksa harus diterima sebagai sesuatu yang benar, bukan sebagai sesuatu yang salah.

Bahkan ketika kerusuhan tersebut masih memanas, kita juga harus membiarkan pikiran kita untuk selalu dimanipulasi agar mengalihkan perhatian kita kepada orang-orang yang disebut sebagai provokator, disebut sebagai penyebar hoaks, dan lain-lain.

Padahal pihak yang seharusnya disalahkan adalah pemerintah, karena pemerintah lah yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini.

Pemerintah Harus Introspeksi
Memang pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah maupun menanggulangi kerusuhan yang disebabkan karena adanya rasisme yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Salah satu tugas pemerintah, adalah selalu mengimbau agar masyarakat mengamalkan nilai-nilai pancasila, namun disatu sisi lainnya juga, pemerintah mempunyai BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Akan tetapi kemana kah peran BPIP saat warga Papua terkena rasisme? Apakah mereka berperan penting dalam mencegah tindakan rasisme tersebut? Apabila mereka berperan penting, mengapa mereka seolah-olah menghilang ditengah kerusuhan yang semakin memanas ini?

Oleh karena itu, inilah yang menjadi hal penting bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi, agar pemerintah sadar bahwa yang dilakukan selama ini, ternyata tidak berdampak baik bagi masyarakat.

Percuma saja pemerintah membuat BPIP, tetapi justru rasisme masih dilakukan oleh beberapa oknum TNI, oknum Satpol PP, dan oknum ormas. Percuma saja pemerintah berkoar-koar masalah toleransi, tetapi pada kenyataanya toleransi itu hanya indah untuk diucapkan, bukan indah untuk dilakukan.

Saling Menghormati
“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu,” (AN-NISA: 86). Allah SWT mewajibkan hambanya untuk saling menghormati satu sama lain, dan apabila kita saling melakukan penghormatan antara satu sama lain, maka rasisme pun tidak akan pernah ada di negeri ini.

Meskipun disatu sisi kita harus menyalahkan pemerintah yang tidak becus dalam menangani kerusuhan tersebut, akan tetapi peran pemerintah juga tidak akan pernah berjalan dengan baik, tanpa adanya keterlibatan masyarakat yang harus saling melakukan toleransi antara satu sama lain.

Artinya, kita harus mempunyai niat baik untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki orang lain, karena pada dasarnya kita tidak pernah mempunyai kesamaan dengan orang lain, tetapi dengan adanya perbedaan itu lah kita harus saling menghormati keberadaan mereka.

Selama mereka tidak melakukan kejahatan, maka tidak ada salahnya juga bagi kita untuk saling melakukan penghormatan yang layak bagi mereka. Oleh karena itu, kerusuhan yang pada saat ini terjadi harus menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak selalu terlambat dalam melakukan toleransi antar sesama. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here