KARAWANG-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Karawang menolak ajakan demonstrasi hari ini, Rabu (2/10). Alasan penolakan karena dalam aksi 21 Agustus 2019 sebelumnya, pihak buruh sudah mendapat jawaban secara tegas dari pemerintah jika revisi Undang-undang No.13 Tahun 2003, yang menjadi salah satu penolakan tuntutan buruh tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Pemerintah sudah memastikan dalam waktu dekat ini tidak mungkin melakukan revisi sehingga kekhawatiran buruh tidak akan terjadi.

“Saya tegaskan disini jika seluruh anggota KSPSI saat ini tidak ikut turun ke jalan, karena sebagian dari aspirasi kami sudah dijawab dengan tegas oleh pemerintah. Jadi pemerintah memastikan dalam waktu dekat ini tidak akan melakukan revisi UU. 13 Tahun 2013, karena itu kami memutuskan tidak ikut dalam aksi teman-teman buruh yang lainnya. Namun kami juga memastikan perjuangan teman-teman buruh, khususnya dari KSPSI akan terus berjalan menyampaikan aspirasi, kata Ketua PC Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman, FSPRTMM, KSPSI Kabupaten Karawang, Bambang Subagyo.

Menurut Bambang, anggota KSPSI Kabupaten Karawang memandang demo yang dilakukan hari ini bukan saat yang tepat. Langkah yang dilakukan FSPSI yang terpenting tetap mengawal revisi UU Nomor 13 Tahun 2013 dengan mencermati situasi di gedung DPR RI. “Anggota DPR nya kan baru saja dilantik, jadi kita belum tahu kinerja mereka akan seperti apa. Yang pasti itu akan menjadi perhatian kita, apakah DPR yang sekarang dan juga pemerintah akan mengakomodir aspirasi yang diinginkan teman-teman buruh,” katanya.

Bambang mengatakan, di Kabupaten Karawang anggota KSPSI mencapai 45 ribu orang buruh. Dalam aksi 21 Agustus lalu pihaknya sudah menyampaikan seluruh aspirasi buruh. Bahkan pemerintah merespon tuntutan buruh dengan pertemuan perwakilan buruh dengan pemerintah. “Pemerintah sudah memberikan jawaban tegas, kita tinggal tunggu seperti apa perkembangannya,” katanya.(aef/vry)