KARAWANG-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Karawang, memastikan anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk 45 desa sebesar Rp 5,3 miliar dan pelaksanaan pemungutan suara digelar pada tanggal 23 Februari 2020.
Kepala DPMD Karawang, Ade Sudiana mengatakan, pelaksanaan Pilkades untuk 45 desa bakal digelar pada bulan Februari 2020 dengan bantuan keuangan (Bankeu) untuk penyelenggaraan Pilkades 45 desa itu sebesar Rp 3,3 miliar dan untuk pengamanan dan panitia pemilihan Kabupaten sebesar Rp 2 miliar. “Jadi total anggaran Pilkades serentak itu sebesar Rp 5,3 miliar,” ujar Ade saat dihubungi, Jumat (4/10)
Dikatakan, untuk tahapan Pilkades ini pada tanggal 1 sampai 10 Oktober 2019 adalah pembentukan panitia Pilkades, sementara untuk pengumuman dan pendaftaran bakal calon kades pada tanggal 14 sampai 24 Oktober. “Untuk penelitian kelengkapan administrasi bakal dilakukan pada tanggal 1 sampai 27 Nobember 2019,” katanya.
Baca Juga:Ratusan Siswa SD Alami Gangguan Penglihatan Akibat Radiasi Gadget dan Layar TVYayasan Rohmatul Huda Ciptakan Lulusan Pesantren Life Skill
Dijelaskan, pada tanggal 13 Desember 2019 ditetapkan calon kades yang memenuhi persyaratan administratif. Untuk tes tertulis dan lisan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7 Januari 2020. “Pada tanggal 16 sampai 17 Januari 2020 diumumkan calon kades yang berhak dipilih,” jelasnya.
Untuk DPT (daftar pemilih tetap), lanjut Ade, dilakukan pada tanggal 23 Januari 2020. Sementara untuk kampanye dilakukan pada tanggal 17 sampai 19 Februari. “Pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2020,” katanya.
Ia berharap, kepada camat, agar memastikan kondusifitas pelaksanaan Pilkades di lapangan. Karena, mulai 1 Oktober ini, tahapan sudah dimulai. Oleh sebab itu Camat dan Muspika lainnya sambangi kediaman panitia, calon kades maupun BPD untuk memberikan pengarahan, bahwa kompetisi harus berjalan dengan baik, lancar dan sukses.
Menyusul, tahun-tahun sebelumnya, diakui Ade, ada beberapa desa yang sampai menggugat ke ranah hukum, dan semoga hal semacam ini bisa di minimalisir di Pilkades 2020 mendatang. “Camat dan Muspika lainnya, harus sering komunikasi untuk memastikan Pilkades berjalan aman dan lancar,” pungkasnya. (use/ded)