Partai Gerindra diprediksi akan ikut bergabung dalam pemerintahan periode 2019-2024. Bahkan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sudah menegaskan dirinya siap jika negara memanggil. Namun, mayoritas publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Jumlahnya cukup tinggi. Yakni 74,6 persen. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.
“Publik yang tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi justru terjadi di basis pemilih Jokowi dan Prabowo sendiri. Artinya pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama tidak rela jika Prabowo merapat ke Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, di Jakarta.
Survei nasional itu dilakukan pada 5 sampai 12 Oktober 2019. “Publik yang menyatakan tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi mencapai 40,5 persen. Yang setuju 32,5 persen. Sedangkan tidak menjawab 27,0 persen,” imbuhnya.
Baca Juga:Bahas Raperda Ketenagakerjaan, PDI Perjuangan Gelar Diskusi PublikBupati Purwakarta Canangkan Air Minum Disimpan dalam Kendi
Banyak juga yang tak rela Jokowi merangkul Prabowo. Alasan tidak setuju keduanya berkoalisi. Karena masih ada yang menganggap pemilu 2019 curang. Selain itu, Prabowo dinilai juga harus konsisten sebagai simbol oposisi. “Tetapi responden yang setuju alasannya karena pemilu sudah usai. Mereka menginginkan adanya kinerja baik dari pemerintah. Ada juga yang berpendapat bergabungnya Prabowo ke Jokowi akan menguatkan pemerintahan lima tahun mendatang,” paparnya.
Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka pada 5 hingga 12 Oktober 2019. Melalui sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi. Mereka menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error 3,1 persen. Sementara tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. “Survei ini dilakukan dalam upaya menjaring aspirasi publik. Terutama menyangkut evaluasi dan harapan publik terhadap Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan partainya tidak pernah meminta dan menawarkan calon menteri kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, , Gerindra mempersilakan Jokowi menyikapi kesiapan Prabowo Subianto membantu pemerintahan mendatang. Dia menegaskan sikap Prabowo tak pernah berubah. “Gerindra tidak dalam posisi meminta-minta atau menawarkan diri. Apalagi ikut campur atau mengintervensi,” tegas Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Soal koalisi ataupun kursi menteri, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai presiden terpilih untuk menentukan. Sikap Gerindra, lanjutnya, apabila pemerintah memerlukan, maka Prabowo siap membantu. “Silakan Presiden menyikapinya. Prabowo sudah menyampaikan visi-misi dan program untuk kepentingan bangsa dan negara,” tukas Riza.