KARAWANG-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, menyatakan jika honor anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) bisa saja naik, namun hal itu harus melihat ketersediaan uang di APBD Karawang.
Sekretaris DPMD Karawang, Wawan Hernawan mengatakan, adanya keinginan dari Asosiasi BPD Nasional (ABPednas) Kabupaten Karawang agar honor BPD dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan pos anggaran dari Dana Pilkades untuk naik bisa saja dilakukan. “Kalau duitnya ada dari APBD Karawang, kenapa tidak untuk naik? Tapi harus dilihat dulu, ada enggaknya keuangan tersebut, kan tidak ujug-ujug juga,” ujar Wawan, Selasa (29/10).
Disinggung besaran honor Rp1,5 juta yang diajukan ABPednas, Wawan menyebut, dari Rp850 ribu sampai Rp1,5 juta itu terlalu jauh. Rasanya tidak memungkinkan kenaikan dengan besaran demikian dikabulkan segera. Kecuali menunggu sampai 5 tahun mendatang saat APBD Karawang sudah memungkinkan.
Baca Juga:Refleksi Pemuda Bangun Daerah Tinggal25 Tenant Ramaikan Wisata Kuliner Galuh Mas
Menurut Wawan, kalau ada labupaten/kota lain yang memberikan honor lebih dari itu, dimungkinkan sumbernya bukan dari APBD 2 saja, tapi dari sumber lainnya. Bisa dari provinsi, pusat atau bahkan APBDesnya. “Waduh, kalau keinginannya sampai Rp1,5 juta perbulan terlalu jauh. Kalau waktu dekat ini, ada gak duitnya? Harus menunggu lama itu,” jelasnya.
Wawan menambahkan, kemudian soal tuntutan ingin ada alokasi pos BPD dari anggaran Pilkades, harapan itu nampaknya juga susah. Menurutnya, di Kabupaten/Kota manapun tidak ada alokasi anggaran Pilkades, kecuali di sisihkan dari APBDes desa tersebut, baru bisa. “Gak ada tuh alokasinya buat BPD dari anggaran Pilkades. Ya aturannya memang seperti itu,” katanya.
Sementara itu, Bendahara ABPednas Karawang, Kurdi mengatakan, DPMD diakuinya sulit mengabulkan keinginan BPD diserap keluhannya. Kenaikan honor dari Rp700 ribu jadi Rp850 ribu saat ini saja, yang lebih banyak mendorong itu adalah gebrakan DPRD dan Asda 1 Karawang. Kalau ada anggapan ABPednas belum tuntas tata kelola organisasinya yang selentingannya dualisme, tapi mengapa Apdesi yang juga pecah dengan Fordeska, dikabulkan anggaran untuk organisasinya Rp200 juta setahun.
ABPednas akan terus mendorong soal ini, baik ke Komisi 1 DPRD, Asda 1, bahkan audiensi dengan Bupati Karawang sekalipun. Agar dari enam tuntutan itu, poinnya secara bertahap bisa dikabulkan. “DPMPD kesannya memang tidak mendukung upaya organisasi BPD ini, naik honor Rp150 ribu perbulan saja tahun kemarin, lebih dominan diperjuangkan Asda 1,” katanya.(use/vry)