KARAWANG – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, meninjau langsung lokasi lahan pertanian yang kekeringan di Kecamatan Cibuaya, Rabu (30/10). Hal itu merupakan salah satu upaya respon cepat dalam menanggapi masalah pertanian di Kota Lumbung Padi.
Dalam kegiatan ini, dihadirkan Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa terdampak, PJT II serta Gapoktan Kecamatan Cibuaya.
Berdasarkan laporan yang diberikan Kecamatan Cibuaya, sekurang-kuranya terdapat empat desa yang terdampak kekeringan, yaitu Desa Cibuaya 100 Ha, Desa Gebangjaya 30 Ha, Desa Jayamulya 350 Ha dan Desa Kedungjaya 150 Ha. Total luas lahan pertanian di Kecamatan Cibuaya sendiri mencapai 4600 Ha.
Baca Juga:KBB Berpotensi Pergerakan Tanah di Musim HujanMenderita DBD, 3 Anak Jalanan Tewas
Camat Cibuaya, Arisandi mengatakan, meski sepintas debit air terlihat normal sepanjang tahun, namun saat memasuki musim kemarau panjang seperti saat ini terdapat sejumlah areal sawah yang kekurangan air. Tahun ini dari empat desa terdampak mencapai 630 Ha sawah yang kekurangan air. “Debit air normal, tapi sungai dangkal. Gak semua sawah kebagian air,” ujarnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Karawang, Anggi Rostiana mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah kabupaten untukembentuk Tim Terpadu dalam menyelesaikan masalah ini. Dimana didalamnya harus melibatkan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, PJT II, Disperindag dan Satpol PP, serta melibatkan pihak Kecamatan dan Desa.
“Untuk bisa melakukan normalisasi akan terhambat dengan adanya bangunan-bangunan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang sungai Cisoga. Untuk itu dibutuhkan Tim Terpadu dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Ditegaskan Anggi, turun langsungnya Komisi II ke lapangan, untuk mengetahui secara pasti apa penyebab permasalahan. Sehingga dapat dicari solusi yang tepat yang menjadi pemecah masalah ini untuk jangka panjang.
“Sekarang kita tahu kalau ini bukan sebatas masalah pendangkalan. Karena jika dipaksakan langsung melakukan normalisasi pun akan muncul dampak lain yang bersinggungan dengan masyarakat. Untuk itu, nanti akan kita rumuskan bersama bagaimana membentuk Tim Terpadu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, tanpa menimbulkan masalah yang lain,” tandasnya. (use/ded)