Tidak ada subsidi untuk yang sangat miskin. Misalnya: PBB digratiskan. Bagaimana pula insentif untuk pemungut pajak? Saat ini petugas pajak masih mendapat honor Rp75 ribu per bulan.
Garansi apa yang akan didapatkan masyarakat setelah PBB dinaikkan? Seberapa signifikan perbedaan kemajuan pembangunan infrastruktur nanti. Semuanya harus dijelaskan ke publik.
Harus diwaspadai, biasanya akan ada korban dari kelalaian dalam pengambilan kebijakan.
Baca Juga:Bupati dan Wabup Kompak Gorol Bersihkan Sungai CipanggilinganKUA Launching Kartu Nikah, Terintegrasi dengan Simkah Web
Ketidakadilan sering terlahir karena keteledoran (unjust by default). Akan melahirkan siklus baru, lingkaran setan yang mematikan. Misal: yang miskin tak mampu bayar PBB akan menunggak, bertahun-tahun. Lalu dia tidak punya kesempatan untuk mengajukan pinjaman ke perbankan, karena PBB tidak dibayar. Lalu dikucilkan dan dihardik oleh aparat desa. Begitu seterusnya.
Itu hanya contoh, betapa keadilan distributif harus diperhatikan. Sebab jika tidak, akan melahirkan lingkaran masalah baru. Sistemik.
Maka pendekatan komprehensif amat diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Meskipun tetap akan selalu ada resiko dan tidak akan memuaskan semua pihak. Tapi pendekatan menyeluruh dan terukur setidaknya akan terhindar dari keteledoran.
Ko malah ceramah ya? Maksud saya, pemerintah sebaiknya tidak hanya menggunakan parameter materialistik dan statistik mengukur kemajuan. Juga jangan menghayal segala hal bisa menjadi unggulan. Justru jika lebih spesifik akan lebih fokus.
Hati-hati, pendekatan pembangunan jangan hanya state centris: didefinisikan oleh penguasa. Mengabaikan keinginan publik. Melupakan esensi.
Ada yang menarik, di salahsatu desa di kawasan Pantura Subang bisa dijadikan contoh. Sang kepala desa incumbent membangun desa dengan baik. Semua gang dicor, diaspal. Kantor desa mewah. Tamannya indah.
Tapi mengejutkan, dalam Pilkades 2018 lalu dia kalah. Oleh penantang. Saya bertanya ke warga, mengapa incumbent kalah? Jawabnya: jalan desa yang bagus memang penting. Tapi kami butuh air untuk sawah-sawah kami.
Baca Juga:Al-Muhajirin Banjir Prestasi Sepanjang OktoberPersib Bandung Tumbangkan Kalteng Putra
Rupanya penantang incumbent menjanjikan perbaikan irigasi untuk mengairi sawah-sawah. Itu yang lebih dibutuhkan masyarakat. Akhirnya menang!
Rohimat memimpin di zaman peralihan Orde Baru ke reformasi. Ruhimat memimpin di atas kepercayaan publik terhadap kepala daerah non kader partai dan non birokrat. Untuk pertama kali.