Selain itu, Pemdaprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu memilki beragam program unggulan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain Kredit Mesra yaitu pinjaman tanpa bunga dan agunan yang diberikan melalui tempat ibadah, One Pesantren One Product (OPOP), One Village One Company (OVOC), Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta), hingga Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Juara.
Semua dilakukan dengan metode Pentahelix yakni kolaborasi pemangku kepentingan baik akademisi, badan usaha, komunitas, pemerintah dan media.
Untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan, Uu mengatakan bahwa dibutuhkan empat prasrayarat yakni pertama, semua harus melalui metode ilmiah dan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga:Tekan Angka Kemiskinan Lewat Ekonomi Inklusif dan Pemanfaatan Teknologi DigitalGranuma Phatera Bangun Pengelolaan Sampah Komunal Berbasis Zero Waste
Kedua, karena kemiskinan tidak melulu disebabkan oleh struktur ekonomi tapi juga kultur dan mental, maka dibutuhkan penguatan program-program pemberdayaan masyarakat miskin.
“Ketiga, pengembangan ekonomi inklusif dalam hal ini melalui pemanfaatan teknologi digital. Pengembangan akses pasar juga kami perhatikan, kerja sama dengan Tokopedia adalah salah satunya,” kata Uu.
Keempat, yakni kolaborasi dengan metode Pentahelix. “Kami sadar bahwa anggaran dan Sumber Daya Manusia pemerintah terbatas sehingga diperlukan pintu-pintu dana serta bantuan tenaga, ide, pikiran dengan stakeholder lainnya,” tutur Uu.
Sementara itu, Kasubdit Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Republik Indonesia Widaryatmo memuji pertumbuhan ekonomi Jabar sebesar 5,64 persen yang lebih tinggi dari nasional (5,17 persen), juga tingkat kemiskinan (6,91 persen) yang lebih rendah dari persentase nasional sebesar 9,41 persen.
Meski begitu, pekerjaan rumah bagi Jabar salah satunya adalah pemerataan kesejahteraan dengan membangun ekonomi inklusif. Dari data BPS, Widaryatmo berujar tingkat pengangguran terbuka, koefisien gini, air minum, sanitasi, lahir di fasilitas kesehatan, hingga pendidikan lebih dari SMA di Jabar masih lebih rendah ketimbang capaian nasional.
“Masih ada 15 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinan lebih tinggi dari Jabar, (antara lain) tertinggi itu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, dan Indramayu. Kalau bisa homogen, angka kemiskinan semuanya rendah,” ucap Widaryatmo di hadapan para kepala daerah yang hadir pada rakor.