KARAWANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, menilai eksekutif belum serius menjadikan Kabupaten Karawang sebagai tujuan wisata nasional dan internasional. Padahal hal itu sudah masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Anggota DPRD Karawang, Atta Subaja Dinata mengatakan, saat masyarakat Karawang haus akan destinasi wisata yang enak untuk dinikmati. Ketajaman program yang dirancang Pemkab Karawang, sering sekali tidak akurat. Bahkan, tidak berpihak pada porsi anggaran yang tepat.
“Kami menilai keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan pariwisata masih disangsikan. Ini tampak dari ketajaman program pembangunan Pariwisata yang tidak akurat serta keberpihakan dan porsi anggaran yang tidak tepat sesuai apa yang tertuang dalam RPJMD disetiap tahunnya,” ujar Atta.
Baca Juga:Cibeureum dan Cibarengkok Masih Krisis Air Bersih1.747 dari 2452 Paket Sudah Dilelang
Atta mengatakan, harusnya yang menjadi fokus utama Pemkab Karawang di sektor Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu membangun dan mengembangkan destinasi wisata berbasis alam dan kebudayaan lokal.
Namun, sambungnya, porsi yang dikucurkan untuk kebutuhan tersebut hanya sekitar 7% dari pagu anggaran Disparbud Karawang. Yakni sekitar Rp. 1,3 miliar saja, dari Rp. 18 miliar anggaran yang tersedia.
“Kapan mau beres wisata di Karawang ini. Kalau begitu caranya, akan selalu carut-marut,” tandasnya.
Ironisnya, kata Atta, saat destinasi wisata tak layak kunjung di Karawang masih banyak masalah. Seperti kualitas infrastruktur, ketersediaan sarana prasarana, hingga keindahannya. Pemkab justru memforsir anggaran untuk program pemasaran.
“Apanya yang dipasarkan? Bukankah hanya akan menjadi blunder? Dimana rasionalitas pemerintah?,” tanya Atta.
Karena itu, pihaknya bersama fraksi PKS DPRD Karawang, untuk merelolasi anggaran yang sifatnya hanya seremonial dan bersifat gebyar. Seperti Festival Goyang Karawang kemarin. Agar diubah alokasinya, untuk kebutuhan pembangunan fisik wisata di Karawang.
“Kurangi segera anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, yang hampir menyentuh angka Rp2 miliar. Dinas terkait juga, seperti PUPR dan PRKP. Harusnya memberikan porsi untuk pembangunan infrastruktur penunjang daya dukung pariwisata dan jalan akses pariwisata, sebagai bentuk sinergitasnya,” katanya.
Baca Juga:12 Hari, 13.751 Pelanggar Terjaring RaziaAtasi Pendangkalan, KUD Swadaya Bangun Rucuk
Dengan demikian, imbuhnya, diharapkan mampu mendongkrak pendapatan pemerintah daerah, serta meningkatkan perekonomian warga di sekitar lokasi wisata.