“Kami khawatir, peningkatan PAD yang ditempuh melalui kebijakan kenaikan retribusi dan pajak daerah. Disamping akan menambah beban masyarakat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, juga akan menyebabkan kelesuan dunia usaha dan menghambat laju investasi daerah,” ujar Anne.
Sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Anne memaparkan, akan ditempuh melalui pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan penggunaan teknologi informasi, kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi, dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain.
Setelah mendengarkan pemandangan umum fraksi dan mendengarkan jawaban bupati, RAPBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 akhirnya disetujui anggota DPRD dalam tiga kali rapat paripurna yang digelar dari pagi hingga sore itu.(mas/vry)