PURWAKARTA-Organisasi Kemasyarakatan Pro Jokowi (Projo) menuntut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, bekerja secara profesional dan realistis. Tekanan ini ditujukan agar badan yang bekerja sebagai corong pemerintah, bisa memposisikan diri sebagai perpanjangan pemerintah mendapatkan penghasilan penunjang pembangunan.
Ketua Projo Kabupaten Purwakarta Asep Burhana mengaku masih belum puas atas kinerja Bapenda Purwakarta. Salah satu contohnya, dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak bumi bukan logam. “Banyak potensi untuk meningkatkan PAD, nah Bapenda salah satunya. Hingga kini kami atas nama Projo belum merasa puas atas kinerja Bapenda,” ucapnya saat ditemui di Kantor Bapenda.
Harapannya kedepan, Bapenda tidak lagi memberikan alasan sebagaimana yang telah diutarakan Bapenda saat melakukan konfirmasi ke Komisi 2 DPRD Purwakarta beberapa waktu lalu. Keterbatasan alat, membuat Bapenda tidak mampu melakukan penarikan pajak sektor tambang non logam yang keberadaannya cukup berkembang di Purwakarta.
Projo berkepentingan mengawal kebijakan pemerintah pusat dan berkorelasi dengan kebijakan daerah. Guna meningkatkan pembangungan, Projo meminta pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta mengevaluasi dan mempertimbangkan kekecewaan DPRD atas Bapenda beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Pembenahan Pasar Citeko Molor, Dampak Tumpang Tindih IntansiPolres Purwakarta Sosialisasi P4GN di SMK Negeri 1 Plered
“Baiknya Bupati melakukan evaluasi di Bapenda. Antara lain, atas kinerja Bapenda yang dinilai kurang greget menjalankan tugas sebagai badan sumber pendapatan daerah,” tutupnya.(mas/vry)