Beranda Headline CV Panghegar Tuntut Ganti Rugi Lahan Terdampak Kereta Cepat

CV Panghegar Tuntut Ganti Rugi Lahan Terdampak Kereta Cepat

51
0
CECAR BPN: CV Panghegar yang diwakili Acep Maman mencecar beberapa pertanyaan terhadap Satgas BPN Purwakarta terkait surat yang dilayangkan oleh pihak BPN. ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES

PURWAKARTA-CV Panghegar merupakan perusahaan tambang (quarry) yang berlokasi di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. Sedangkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) merupakan bagian dari konsorsium KCIC yang menangani pembebasan lahan.

Keduanya saat ini tengah menjalani proses persidangan, di mana CV Panghegar selaku pemilik lahan, menuntut KCIC, dalam hal ini PT PSBI terkait pembebasan lahan. Proses sidang tersebut telah berjalan sebanyak tujuh kali.

Senin (11/11), sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan para saksi.

Selain dihadiri kuasa hukum penggugat, hadir pula perwakilan dari tergugat di antaranya, BPN Purwakarta selaku Panita Pengadaan Tanah (P2T) untuk Proyek Kereta Cepat di wilayah Kabupaten Purwakarta dan PT PSBI selaku korporat yang menangani Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pada persidangan tersebut, pihak BPN Purwakarta, yang diwakili Satgas B Nova, dicecar oleh perwakilan CV Panghegar terkait surat yang dilayangkan oleh BPN.

Di mana, surat tersebut diklaim BPN sebagai surat musyawarah pembahasan penggunaan lahan yang akan digunakan oleh KCIC. Namun, oleh CV Panghegar surat tersebut justru dianggap bukan surat pembahasan nilai ganti rugi.

“Surat pertama adalah pembahasan atau musyawarah di desa. Surat kedua, surat musyawarah juga,” kata Nova di hadapan majelis sidang.

Meski Nova menyebutkan surat kedua adalah juga surat musyawarah yang dilayangkan oleh BPN untuk melakukan pembahasan dengan perusahan tambang, tapi Nova mengaku tidak mengetahui pasti isi suratnya. Pasalnya, Nova mengaku hanya mengantarkannya saja.

Sementara itu, pihak CV Panghegar yang diwakili Acep Maman mencecar beberapa pertanyaan terhadap Satgas BPN Purwakarta.
“Surat pertama musyawarah, surat kedua Anda tahu tidak isinya apa? Saya tegaskan, surat pertama adalah undangan sosialisasi dan surat kedua adalah permintaan data kepemilikan lahan dari CV Panghegar,” kata Acep Maman.

BACA JUGA:  LMAN Bayar Ganti Rugi 49 Bidang, Nilai Mencapai Rp59 Miliar

Disebutkannya, BPN adalah institusi negara, jadi isi suratnya harus jelas. Lha, kok katanya surat musyawarah, tapi hasilnya malah pembahasan nilai pengganti. Ini jelas ada indikasi penyalahgunaan prosedur dan melanggar aturan,” kata Acep Maman.

Menurut Acep Maman, CV Panghegar tidak pernah membahas nilai pengganti, kenapa tiba-tiba sudah ada nilai pengganti dari PT PSBI. Dirinya pun menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan kesepakan nilai ganti rugi.

Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum CV Panghegar Iwan Gunawan, menganggap BPN Purwakarta selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk Proyek Kereta Cepat di wilayah Kabupaten Purwakarta telah bertindak ingkar janji dan melawan hukum.

Menurut Iwan, proses ganti rugi tanah milik CV Panghegar seluas 13.850 meter di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta yang bakal terpakai trase rel kereta cepat tidak sesuai mekanisme pengadaan tanah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Jumlah luas tanah tersebut di luar luas lahan yang terdampak dari proyek tersebut. Untuk itu kita telah melayangkan gugatan secara perdata terhadap PT PSBI dan KJPP dan tergugat dua BPN Purwakarta selaku P2T,” kata Iwan.

Sementara, berkaitan dengan penyelesaian harga ganti rugi lahan, pihak BPN telah memberikan keterangan akan mengundang semua pihak terkait. “Namun pada kenyataannya tidak dilakukan. Oleh karena itu, kami menganggap BPN ingkar janji dan telah melakukan tindakan melawan hukum. Dan itu sedang kami proses secara perdata,” ucapnya.

Ditemui terpisah, perwakilan PT PSBI Satrio Wibowo mengatakan berdasarkan alat bukti saksi dari BPN dan desa, serta bukti elektronik print out yang telah diberikan ke majelis hakim, itu sudah membuktikan jika pihak CV Panghegar menghadiri musyawarah bentuk ganti kerugian.(add/vry)

BACA JUGA:  Jakarta-Karawang Kurang dari 15 Menit dengan Kereta Cepat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here