Beranda Headline Sekda Ancam Hilangkan Anggaran SKPD, Tradisi Jalan-Jalan Akhir Tahun jadi Sorotan

Sekda Ancam Hilangkan Anggaran SKPD, Tradisi Jalan-Jalan Akhir Tahun jadi Sorotan

113
0

SUBANG-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang Drs. H. Aminudin, M.Si, akan menghilangkan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menghamburkan uang di akhir tahun 2019. Disinyalir, SKPD menghabiskan anggaran dengan rencana jalan-jalan di akhir tahun, dengan mengemasnya menjadi kunjungan kerja.

Sekda mengimbau kepada para kepala SKPD, agar memang jangan menghabiskan anggaran untuk jalan – jalan dengan alasan kunjungan kerja. “Sudah, pagi tadi saya rapatkan dengan jajaran kepala SKPD,” katanya.

Sekda akan mengevaluasi seluruh kegiatan di SKPD, khususnya di triwulan tahun 2019 tentang kunjungan kerja. Jangan sampai kunjungan kerja dilaksanakan di triwulan terakhir 2019, yang terkesan menghabiskan anggaran. Hal tesebut sangat penting untuk diketahui bersama, ketika momen kunjungan kerja sudah terprogramkan. Jika dilakukan di akhir tahun, masyarkat menilainya akan menjadi jalan-jalan saja. “Saya akan evaluasi kegiatan SKPD di triwulan akhir 2019. Nantinya akan terlihat, dimana SKPD yang melakukan kunjungan kerja,” ujarnya.

Sekda mengancam, jika ada temuan dimana SKPD menghabiskan anggraan untuk jalan-jalan di akhir tahun 2019, maka akan dilaporkan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Subang untuk me-review di tahun 2020. “Apa manfaat dari SKPD melakukan kunjungan kerja di akhir tahun 2019 itu? Ketika kunjungan kerja di akhir tahun 2019 bersifat jalan-jalan saja tanpa ada hasil, saya akan menghilangkan anggaran untuk nanti pada tahun 2020. Sama saja pemborosan anggraan,” tegasnya.

Sejumlah aktivis di Kabupaten Subang menyoroti minimnya serapan anggaran. Tradisi jalan-jalan SKPD di akhir tahun dalam penghabisan akhir tahun dipertanyakan.

Mantan anggota DPRD Subang, Aip Saefuloh mempertanyakan tradisi jalan-jalan yang dilakukan SKPD-SKPD di Kabupaten Subang yang menghabiskan anggaran. Padahal, jika dilihat dalam penyerapan anggaran tahun 2019, masih diangka 60 persen. Aip menduga tradisi tersebut kerap dilakukan SKPD-SKPD di Kabupaten Subang. “Ini kerap terjadi, dimana SKPD-SKPD tersebut di akhir tahun jalan-jalan dalam rangka menghabiskan anggarannya,” ujarnya.

BACA JUGA:  Anggaran Pilkades Belum Cair, Pemdes Sewakan Sawah Bengkok

Penghabisan anggaran di akhir tahun, menurut Aip, fenomena dari tahun ke tahun alurnya tidak ada perubahan, bahkan mengikuti tahun sebelumnya. Penghabisan anggaran dilakukan dengan jalan-jalan dengan dikemas dengan istilah kunjungan kerja para SKPD. Alangkah lebih baik, ketika penghabisan anggaran tersebut hendaknya lebih dipakai untuk pelayanan terhadap masyarakat. “Mereka kan menghabiskan anggaran tersebut dengan jalan-jalan dengan mengemasnya dengan istilah kunjungan kerja. Mending kalau ada hasilnya, kalo engga?,” tanya Aip.

Aip meminta Sekda hingga Bupati Subang agar memperhatikan jalan-jalan dalam rangka penghabisan anggaran. “Saya ingin Bupati dan Sekda Subang melihat hal ini. Jangan sampai mereka jalan-jalan, pelayanan kita malah kurang atau tarik kembali anggarannya,” tegasnya.

Sekretaris DPD PAN Subang Bobby Chaerul menambahkan, Bupati dan Sekda agar memberikan sanksi terhdap para SKPD yang lambat dalam penyerapan belanja langsung tahun 2019. Jangan sampai seharusnya masyarakat sudah bisa menikmati jalan bagus, pembangunan yang bagus malah dikerjakan di tahun berikutnya. “Berikan sanksi kepada mereka. Jangan budaya seperti ini terus menerus terjadi,” terangnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Anna mengatakan, pihaknya sudah mengedarkan surat edaran kepada SKPD engenai lambatnya penyerapan belanja langsung tahun 2019. Pemberian surat edaran tersebut dikarenakan di akhir tahun penyerapan belanja langsung baru mencapai 68,93 persen. “Sudah kami berikan surat edarannya, karena penyerapan belanja langsung tahun 2019 ini baru mencapai 68.93 persen,” tandasnya.

Sementara itu, Forum Silaturahmi pantura (FSP) juga meyorotinya. Ketua FSP Dadang Juanda yang akrab di sapa Kang DJ merasa prihatin dengan realisasi program-program kerja yang telah disusun pada tahun 2019 tidak berjalan dengan baik. Dadan juga mengkritik keras birokrasi mulai dari Sekda hingga pimpinan OPD.

BACA JUGA:  Penikmat Dana Jampersal Segera Terungkap

“Sekretaris Daerah sebagai pejabat tertinggi birokrasi seharusnya bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan motivasi kepada para OPD untuk lebih cepat dalam penyerapan anggaran, bukan malah seperti menghalangi” ujar Ketua Forum Silaturahmi Pantura Dadang Juanda

Menurut Dadang Juanda, Visi, misi dan program yang terlah disusun Bupati dan Wakil Bupati telah diterjemahkan dalam program kerja setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD. Namun, ia heran hingga akhri tahun ini, yang hanya tinggal hitungan ahri akan berakhir, serapan anggaran masih kecil.
“Kami sangat khawatir, sebab realisasi anggaran erat kaitannya dengan realisasi program yang telah disusun. Jangan sampai realsiasi ini ditumpuk di akhir tahun yang pada akhirnya akan menumbulkan kerawanan penyimpangan,” imbuhnya.

Ia memahami, Pemerintah Subang di bawah Bupati Subang dan Wakil Bupati Subang masih baru dan hampir setahun. Maka para pembantunya mulai dari Sekda sampai setiap OPD, seharusnya mampu menjalankan program-program yang telah disusun.

“Sekda Subang harusnya bertanggungjawab atas keberlangsungannya. Sebab dia sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Jika memang tidak mampu melaksanakan tugas ini, lebih baik mundur saja daripada ada tapi tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik,” tandasnya.

Dadang mengatakan, FSP meminta, Sekda untuk lebih maksimal dalam bekerja dan menyikapi realisasi anggaran yang akan segera berganti tahun.

“Dengan penyerapan anggaran masih dikisaran 68 persen, padahal waktu tersisa anggaran 2019 hanya tinggal 1,5 bulan. Itu tandanya Sekda Subang Aminudin Tak becus Kerja, lebih baik mundur saja, harus disikapi betul ini,” tegasnya.

Kang DJ juga minta kepada Bupati Subang agar lebih tegas dan tidak pandang bulu dalam mengeluarkan peringatan. “Berikan sanksi tegas kepada pejabat kalau perlu pemecatan kepada birokrasi yang dianggap tidak becus dalam merelaisasikan program-program Bupati dan Wakil Bupati.” tegasnya.

BACA JUGA:  Pemdes Harus Transparan Kelola Anggaran

Kang Dj menyebut, FSP akan mendukung pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Subang. Namun dengan catatan apa yang dilakukan Bupati beserta jajaranya sesuai dengan aturan.
“Kami akan dukung Bupati untuk menindak tegas bawahannya yang tak becus melaksanakan kerja dan tak mampu merealisasikan anggaran yang ada, karena mereka jelas merugikan masyarakat,” pungkasnya.(ygo/ygi/vry)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here