PURWAKARTA-Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mendukung penuh kebijakan Menteri Pendididikan, yang berencana mengeuarkan kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) di 2021 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto mengatakan, semua kebijakan itu tentu dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah yang selama ini menjadi momok menakutkan bukan hanya untuk siswa.
Selain orang tua, soal UN yang kerap kali menjadi masalah di daerah selama ini juga membuat jajaran Dinas Pendidikan di daerah kerepotan dengan berbagai fasilitas UN yang kerap bermasalah.
Baca Juga:Grand Situ Buleud Pilihan Utama Wisatawan ke PurwakartaSambut Tahun Baru, Swiss Belinn Gelar Fun Fest Night
“Kami yakin Menteri Nadiem dengan timnya telah memikirkan dan menimbang matang matang kebijakan yang akan diambil tersebut,” ujar Purwanto.
Masih menurut Purwanto, alasan pihaknya sangat setuju jika UN dihapus, karena pola ujian yang selama ini berjalan dinilai kurang efektif. Sebab dalam pola UN selama ini, seakan akan menyamaratakan kemampuan siswa. Padahal, proses pembelajaran itu berbeda-beda di setiap wilayahnya.
Begitupun di Purwakarta, kemampuan pelajar SD dan SMP di Purwakarta pastinya berbeda dengan pelajar di Jakarta. Perbedaan ini, tentu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya kemampuan pihak sekolah, dinas terkait menyediakan sarana dan prasana.
Demikian juga dengan kualitas SDM tenaga pengajar. Belum lagi, persoalan domain yang diukur, tidak komprehensif.
“Lebih aneh lagi, hasil UN tidak bisa dijadikan jaminan masuk perguruan tinggi, meski nilainya tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Purwanto, andai UN ini sifatnya untuk mengukur kemampuan siswa, maka siapa yang akan bertanggungjawab dalam memerbaiki kekurangannya.
“Jadi, kami setuju jika UN dihapuskan, karena ujian tersebut hanya akan meningkatkan kestresan siswa saja,” jelasnya.(mas/vry)