KOTA BANDUNG – Sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat guna menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil usai memberikan arahan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN Jabar, di Grand Aquila Hotel Jalan Dr Djunjunan No. 116 Bandung, Kamis (5/3/20).
Atalia mengungkapkan, Banggakencana merupakan langkah strategis untuk merangkul target sasaran, utamanya generasi milenial terkait pentingnya pengendalian penduduk dan program KB. Terlebih, kata dia, diprediksi pada Sensus Penduduk 2020 Online jumlah penduduk Jabar tahun ini menembus 50 juta jiwa dan itu merupakan tantangan tersendiri.
Baca Juga:Kompetisi di Usia Dini Penting untuk Bentuk Karakter Manusia UnggulLagi, Kanwil DJP Jabar I Serahkan Tersangka Pidana Pajak
“Saya bangga dengan BKKBN Jawa Barat khususnya, termasuk juga nasional, karena mereka menghadirkan sentuhan-sentuhan langsung pada target sasaran dengan inovasi. Jadi muncul nama baru Banggakencana itu juga saya kira satu langkah yang sangat strategis sekali bagaimana kemudian masyarakat lebih mendekatkan diri kepada program-program BKKBN ini,” tutur Atalia.
“Kami (PKK) yang paling dekat dengan warga, sehingga program dari BKKBN atau terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini yang paling dekat adalah melalui kami di posyandu dan juga dasawisma. Oleh karenanya, kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintah, selama ini juga sudah sangat baik dengan kegiatan kesrak PKK KKBPK dan mungkin sekarang ada perubahan nama, tapi itu sudah kami lakukan secara bertahun-tahun sampai hari ini,” paparnya.
Menurut Atalia, prediksi penduduk Jabar capai 50 juta di tahun ini merupakan tantangan yang memerlukan dukungan semua pihak, karena pengendalian yang tidak maksimal dapat melahirkan dampak negatif jangka panjang, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga penurunan kualitas kesehatan dan lingkungan.
“Jawa Barat ini diprediksi tahun ini mencapai 50 juta penduduk, mereka rata-rata kelahirannya juga tinggi, sehingga saya kira ini PR untuk kita semua, karena ketika pengendalian terkait dengan penduduk ini tidak bisa dilakukan secara maksimal maka akan banyak sekali dampaknya, mulai dari kemiskinan, pengangguran, kualitas kesehatan lingkungan, dan ini dampaknya luar biasa,” ujar Atalia.