PADALARANG–Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), bersepakat mendorong Pemkab Bandung Barat mengambil langkah taktis dalam menyikapi merebaknya virus Corona atau Covid-19 yang saat ini telah sampai ke KBB. Salah satunya menggeser peruntukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
“Dari hari ke hari trend penyebaran wabah corona semakin meningkat, tentunya kebutuhan anggaran terkait dengan itu perlu segera kita persiapkan,” kata Ketua DPRD KBB Rismanto, Jumat (27/3).
Menurut Rismanto, dengan kondisi saat ini diperlukan langkah aktif semua steakholder dalam mengantisipasi pencegahan dan penyebaran virus tersebut . Sebab, beberapa persoalan krusial seperti masalah corona ini bukan hal yang mudah dan akan memerlukan anggaran yang cukup besar.
Baca Juga:Gunakan Kas Sendiri, Karang Taruna Lakukan Penyemprotan DisinfektanProsedur Mengurus Jenazah Terinfeksi COVID-19
“Tentu ini diperlukan keseriusan dan pengambilan langkah kebijakan yang cepat, taktis dan strategis dari kepala daerah dan seluruh stakeholder KBB. Termasuk kita di DPRD sebagai representasi masyarakat Bandung Barat,” kata Rismanto.
Akan memproyeksikan anggaran sebesar Rp 18,7 miliar
Dengan demikian menurut Rismanto, pihak eksekutif dan legislatif akan memproyeksikan anggaran sebesar Rp 18,7 miliar untuk menangani wabah corona ini. Adapun, anggaran sebesar itu, kata politisi PKS ini, adalah hasil dari pergeseran APBD 2020 sebesar Rp 16 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) dan Rp 2,7 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCTHT).
“Lalu kemudian untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga kami juga akan mengusulkan agar pemerintah daerah menarik deposito sebesar Rp 10 miliar untuk di masukan atau menambahkan biaya tak terduga BTT sehingga total BTT kita sebesar Rp 20 miliar, disamping selain pengajuan bantuan keuangan ke provinsi sebesar Rp 26 miliar,” ungkapnya.
Menurut Rismanto, peregesaran anggaran tersebut dibutuhkan lantaran untuk mengantisipasi dan pencegahan penularan wabah tersebut di masyarakat KBB.
“Saya sudah berkomunikasi dengan pak Bupati (Aa Umbara-red), tim anggaran pemerintah daerah dan dinas kesehatan agar menggeser program bimtek, konsultasi dan kegiatan lainnya yang tidak mungkin terserap karena musibah ini, dan info terakhir dinas kesehatan sedang menyusun daftar total kebutuhan untuk program ini,” terangnya.