“Juga menetapkan tim atau tenaga ahli yaitu tim atau orang yang kompeten melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA,” sebutnya.
Yang paling krusial dan perlu dipahami adalah PPK. Anni mengatakan proses pengadaan barang dan jasa biasanya tersendat karena PPK tak memahami langkah yang menjadi kewenangannya. Padahal mereka memiliki kewenangan menandatangani kontrak sebagai pelimpahan kewenangan dari PA/KPA.
“Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk, KPA dapat merangkap sebagai PPK, PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,” ungkapnya.(eko/sep)