“Kami terus berkolaborasi, terus bekerja sama dengan kabupaten/kota seandainya memang di kabupaten/kota perlu karantina, kemudian tidak ada tempat dan ada aset milik pemerintah provinsi. Itu bisa dibicarakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi,” imbuhnya.
Update COVID-19 di Jabar
Daud juga melaporkan, 2 pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Dengan begitu, total pasien sembuh COVID-19 di Jabar menjadi 13 pasien per Selasa (7/4/20) pukul 15:00 WIB.
Kemudian, jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 263 orang, meninggal dunia 29 orang. Sementara jumlah PDP 1.719, selesai pengawasan 522 orang, dan pasien masih dalam pengawasan sebanyak 1.197 orang. Untuk ODP sebanyak 29.935 orang, selesai pemantauan sebanyak 6.875 orang, dan orang masih dalam pemantauan sebanyak 23.060 orang.
Baca Juga:Pemprov Jabar Sasar Tes Masif COVID-19 di Zona PendidikanJabar Masih Butuh 200 Ribu Alat RDT untuk Mengetes 0,6 Persen Penduduk
Selasa (7/4/20), Pemda Provinsi Jabar melaksanakan rapid diagnostic test atau RDT COVID-19 bagi ulama, kiai, ustaz, dan ustazah, di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Sebanyak 370 pemuka agama dari kedua kabupaten tersebut dites karena memiliki interaksi sosial tinggi dan rawan terinfeksi COVID-19.
Sebelumnya, Pemda Provinsi Jabar telah mendistribusikan alat RDT sebanyak 63.120 dengan laporan yang masuk sebanyak 21.646. Hasilnya, sebanyak 826 orang dinyatakan positif COVID-19, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan tes swab.
“Hari ini dilakukan rapid test di pesantren di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis yang hari ini masih berjalan, sehingga laporannya belum masuk,” katanya.
Daud menegaskan, pelaksanaan RDT COVID-19 secara masif bertujuan untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran. Hasil tes masif akan menjadi landasan Pemda Provinsi Jabar dalam mengambil keputusan.
“Rapid test dilakukan untuk memperoleh peta persebaran, peta persebaran positif dimana, nanti ada yang daerah zona merah, zona kuning, zona hijau. Berdasarkan pemetaan ini tentunya kita akan melakukan evaluasi apa yang perlu dilakukan,” ucapnya.
“Saya kira ini hal konkret yang akan dilakukan, tentunya tidak terlepas koordinasi dari gugus tugas tingkat provinsi dengan kabupaten/kota,” imbuhnya. (rls)