Oleh: Yuyun Suminah, A. Md
Aktivis Muslimah Karawang
Karawang menjadi salah satu daerah yang terkena penyebaran virus Covid-19, virus tersebut membawa dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Tak dipungkiri jumlah pengangguran pun pasti akan bertambah dan semua itu akan menyebabkan rawan miskin, mereka yang terkena dampak dari wabah ini diantaranya adalah korban PHK, pekerja di sektor pariwisata, pedagang dan pekerja harian lainnya. Hal itu menjadi problem yang harus ditangani cepat oleh pemerintah.
Di tengah wabah seperti ini masyarakat seperti mendapatkan “angin segar” karena Gubernur menggelontarkan dana bantuannya sebesar 5 Triliun yang akan diberikan kepada masyarakat Jawa Barat termasuk Karawang. Bantuan tersebut akan diberikan kepada keluarga rawan miskin yang terkena dampak pendemi sebesar Rp. 500 ribu, berupa bahan pangan sebesar Rp. 350 ribu dan Rp.150 ribu berupa uang tunai yang akan diberikan selama 2 bulan dan maksimal 4 bulan.
Namun, disayangkan bantuan tersebut tidak tepat sasaran karena yang menjadi acuannya memakai data dari kementrian sosial tahun 2015. Menurut Sekretaris Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Karawang Alek Sukardi Mengatakan “Ada ketimpangan data, satu desa ada 600 an kepala keluarga yang mendapatkan bantuan, tapi di desa lain hanya 80 kepala keluarga, padahal tingakat ekonomi masyarakat cenderung sama.” (RadarKarawang 6/4/20)
Baca Juga:Rumah Pelaku dan Korban Berjarak 750 Meter, Pelaku Pembacokan Ditangkap di Mini MarketAsma’ul-Husna
Selain itu menemukan beberapa nama penerima bantuan yang ternyata telah meninggal sejak 2016 silam. Bahkan ada penerima yang menerima bantuan tiga sekaligus seperti BNPT ( Bantuan Pangan Non Tunai ), PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bangub (bantuan gebernur).
Pemerintah Kabupaten Karawang sendiri telah menyiapkan dana bantuan bagi warga miskin baru, namun dana tersebut tidak akan sepenuhnya menutupi dan hanya bisa memenuhi 50 persennya saja, Itu artinya bantuan yang diberikan nominalnya akan minim.
Bantuan dari pemerintah yang setengah hati tergambar dari buruknya pengumpulan data yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran selain itu nominal dan jumlah penerimanya pun angkanya kecil. Hanya 500 ribu per KK per bulan. Bagi para pekerja informal yang terdampak, tentu biaya tersebut tidak akan cukup. Seharusnya pemerintah memberikan dana dengan menghitung data real. Tiap RT di data siapa saja yang membutuhkan bantuan dan jumlah kebutuhannya berapa, karena tiap keluarga akan berbeda kebutuhannya.