Oleh:
Dendi Daud Rohmansyah, M.Pd
( Ketua MGMP Geografi Provinsi Banten)
Drs.Priyono,MSi(Dosen dan Wakil Dekan I Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Awal Ramadhan yang suci ini dan di tengah pandemi covid-19 kita kembali disuguhi kembali perdebatan publik, dan tema yang sedang hangat dibahas saat ini adalah mengenai istilah “mudik” dan “pulang kampung”. Perdebatan ini muncul setelah wawancara Presiden Jokowi oleh Najwa Shihab di salah satu stasiun televisi swasta, Rabu (22/4/2020). Presiden Jokowi dalam acara tersebut menyatakan perbedaan mudik dan pulang kampung. Karena pernyataan tersebut keluar dari seorang public figure maka masyarakat menjadi gaduh karena lebih melihat perbedaan dibanding esensinya dalam rangka memutus penularan covid-19. Banyak yang men gatakan kosa kasa tersebut sama maknanya tapi ada yang mengatakan ada perbedaannya. Kalau melihat gaya bicara saat Pak Presiden mengucapkan, nampaknya serius, ada perbedaan, bukan dalam rangka candaan. Saya lebih yakin bahwa yang dimaksud mbak Najwa adalah perilaku mudik yang sudah menjadi tradisi tahunan.
Sudah jamak bagi netizen Indonesia, apabila ada kalimat atau kata dari public figure yang dirasa aneh maka akan dijadikan trending topik. Saat ini di media sosial bermunculan berbagai macam status, posting, meme atau sekedar komen yang menanggapi tentang topik yang sedang trending tersebut. Sayangnya, seringkali pembahasan yang hangat tersebut cenderung bukanlah untuk mencari akar permasalah tetapi hanya sekedar mem-bully, mengejek dan mempermalukan pembuat pernyataan. Topik tentang mudik vs pulang kampung bukanlah yang pertama dibahas oleh netizen Indonesia sebelumnya juga kita pernah disuguhi social bullying yang berhubungan dengan pernyataan public figure, seperti topik “fitza hats”, “unicorn” dan lain-lain.
Baca Juga:Proyek Belajar dan Berkarya di Rumah Melawan Covid-19Kecamatan Wanayasa Mulai Salurkan BLT dari Dana Desa
Berhubungan dengan konten mudik vs pulang kampung tidak ayal menggambarkan bahwa dampak Pilpres 2019 dan 2014 yang mengakibat masyarakat terpolarisasi kedalam dua kubu, masih terasa hingga saat ini. Berbagai macam komentar pro dan kontra seiring dengan dukungan terhadap pasangan capres 2019 dan 2014 masih bisa kita lihat walaupun capres yang menjadi lawan Presiden terpilih ikut dilibatkan kedalam kabinet, hal itu tidak serta-merta menghilangkan polarisasi sosial akibat Pilpres, mungkin masih dibutuhkan waktu dan usaha untuk meningkatkan kesadaran politik dalam lingkup bernegara bagi warga Negara Indonesia, khususnya warganetnya.