KARAWANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, dinilai tak serius menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, sudah delapan hari sejak pertama penerapan PSBB, pemerintah daerah yang dipimpin oleh pasangan Cellica-Jimmy ini hanya fokus di satu titik, yaitu penutupan Jalan Tuparev dan melakukan rapid test secara masal di Pasar Baru karawang dan beberapa titik saja. Padahal, sebaran Covid-19 hampir di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.
Sekretaris DPC PDIP Karawang, Natala Sumedha mengatakan, sejak diberlakukannya PSBB sampai saat ini, Pemkab Karawang meminta masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas di rumah, tetapi tidak ada kompensasi bagi yang diam di rumah. Seharusnya Pemkab serius tentang kesiapan pangan bagi masyarakat terlebih dahulu mulai dari distribusi beras, hingga kualitas beras layak konsumsi untuk dapur umum. “Ini malah dengan munculnya masalah beras tidak layak konsumsi bagi masyarakat dari beberapa wilayah malah muncul statement kembalikan saja ke bulog. Padahal pendistribusian itu pasti menggunakan biaya yang tidak sedikit,” ujar Natala, Kamis (14/5).
Dikatakan Natala, pihaknya melakukan pengecekan langsung ke gudang Bulog. Terbukti memang beras SPPD dan CBP yang dibeli mulai tahun 2014, 2015, 2016, 2017 (tidak ada transaksi), 2018 dan 2019 berkutu dan bau. Tanpa proses sortir dan pengawasan yang ketat dari Pemkab dan masyarakat langsung diberikan beras yang tidak layak dikonsumsi yaitu CPPD Tahun 2019.
Baca Juga:Dapur Umum Desa Lemahabang Siapkan 1.000 Nasi BungkusKodim 0604/Karawang Berbagi dengan Penyandang Disabilitas
Hal ini menjadi bukti carut marutnya komunikasi antar bagian di pemerintah Kabupaten karawang, dengan instansi vertikal. Pasalnya, stok lama CPPD masih ada sebanyak 84 Ton dan CBP, sekitar 20 Ton yang digunakan oleh pemerintah untuk dapur umum. Padahal, kedua stock itu untuk bencana alam seperti banjir dan lainnya yang dulunya tidak maksimal digunakan.
“Artinya beras yang disalurkan bukan dari anggaran yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19. Ditambah ada informasi dari KPK mengenai belum update data penerima Bansos di Kabupaten Karawang, bersama data menjadi tidak valid. Pantas saja yang kaya masih banyak yang menerima bantuan tersebut,” kata Natala yang juga anggota DPRD Kabupaten Karawang itu.