Oleh : Yanyan Supiyanti, A.Md
Pendidik Generasi Khoiru Ummah, Member AMK
Bagai tikus mati di lumbung padi. Begitulah gambaran rakyat di negeri dengan sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Di saat wabah melanda, impor kebutuhan pangan rakyat malah menggila.
Dilansir oleh Katadata.co.id, 24/4/2020, Kementerian Perdagangan telah melakukan relaksasi impor sementara untuk bawang putih dan bawang bombai. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana mencatat, impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa Persetujuan Impor (PI) mencapai 28 ribu ton dari 48 ribu ton jumlah bawang putih yang masuk.
Baca Juga:Polisi Buru Saksi Kunci Pembunuhan IntanDua Warga Karangmekar Positif Covid-19
Hal tersebut mencerminkan importasi bawang putih dapat dilakukan dengan mudah. Dengan demikian, siapa pun dapat melakukan impor bawang putih.
Dan dilansir oleh kompas.com, 25/5/2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur-sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dolar AS atau setara Rp. 11.3 triliun (asumsi kurs Rp. 14.700,- per dolar AS).
Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri.
Lonjakan impor tersebut terjadi di saat wabah melanda, karena, 1) Klaim bahwa produksi lokal turun; 2) Pelonggaran syarat impor Kementerian Perdagangan dan Pertanian berbeda sikap soal impor di saat wabah.
Ini menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Karenanya, rencana swasembada atau kemandirian produksi pangan tidak sejalan dengan peluang cukai yang ingin didapat oleh Kementerian Perdagangan dan kepentingan pebisnis yang mendorong pelonggaran syarat impor. Situasi wabah saat ini dijadikan alasan mendorong pelonggaran syarat impor.
Bukti bahwa sistem kapitalisme-sekularisme hanya mengedepankan keuntungan dan manfaat, tanpa melihat dan mendengar jeritan rakyat, terutama para petani lokal yang mengalami banyak kerugian bahkan bisa mematikan usaha mereka.
Negara bertugas untuk menjamin ketersediaan segala kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk pangan, dalam kondisi apapun, seperti kondisi wabah saat ini dan wajib dimaksimalkan.
Baca Juga:Kawasan Hutan Perhutani Jadi Tujuan RekreasiPjs Kades Jadi Pelopor Pencegahan Penyebaran Covid-19
Pangan adalah masalah strategis, dimana negara tidak boleh tergantung pada negara lain. Ketergantungan pangan terhadap negara lain bisa mengakibatkan negara akan mudah dijajah dan dikuasai oleh negara lain tersebut.