PURWAKARTA-Sebuah video seorang warga protes terkait bantuan beras yang diterimanya viral di beberapa grup WhatsApp di Purwakarta. Video tersebut menunjukkan adanya stiker bertuliskan PREMIUM pada kemasan beras, yang ketika dilepas maka tampak tulisan asli di kemasan itu tertulis MEDIUM.
Dikonfirmasi terkait video tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Purwakarta pun memberikan penjelasan soal adanya bantuan beras dalam kemasan MEDIUM yang ditempel stiker bertuliskan PREMIUM.
Kepala Dinas Sosial P3A Purwakarta Asep Surya Komara memastikan bantuan beras untuk masyarakat tersebut berkualitas premium kendati dikemas di dalam kemasan medium.
Baca Juga:Bupati Anne: Kita Akan Bantu Pengrajin Gerabah PurwakartaPasien Positif Covid-19 Klaster Kecamatan Kasomalang Jalani Isolasi Mandiri
“Kami pastikan bantuan beras yang berasal dari anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) DPRD Purwakarta itu berjenis premium. Hanya saja kemasan beras yang digunakan bertuliskan MEDIUM ditempel dengan stiker bertuliskan PREMIUM,” kata Asep saat ditemui di kantornya, Kamis (18/6).
Asep menuturkan, berdasarkan penjelasan dari pihak Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Bulog Subdivre) Subang, penggunaan stiker tersebut terpaksa dilakukan karena kemasan yang seharusnya digunakan jumlahnya kurang.
Terpaksa menggunakan kemasan yang ada
Asep juga menambahkan, sejumlah produsen kemasan beras full order sejak beberapa waktu terakhir ini. Sehingga, kata dia, terpaksa menggunakan kemasan yang ada karena pendistribusian harus segera dilakukan.
“Yang pasti, pihak Bulog menjamin beras bantuan yang diberikan kepada masyarakat kualitasnya adalah premium,” ujar Asep.
Yang menarik, pernyataan Asep yang menyebutkan bantuan beras tersebut berasal dari anggaran BTT DPRD Purwakarta dianggap keliru oleh Sekretaris DPRD Purwakarta Suhandi.
Pihaknya tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk pembelian beras bantuan untuk masyarakat. Yang ada, sambungnya, hanya memberikan data calon penerima bantuan sesuai arahan dari pimpinan DPRD Purwakarta.
“Awalnya pimpinan DPRD meminta pihak Dinsos untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19 dan non DTKS yang ada di dapil masing-masing anggota DPRD. Soal anggaran pengadaan DPRD Purwakarta tidak ikut campur,” kata Suhandi saat ditemui di ruang kerjanya.
Baca Juga:Sidak Galian Tanah Merah, Ketua DPRD Purwakarta Kang Amor: Hentikan Kegiatan!Objek Wisata di Kabupaten Bandung Barat Batasi Pengunjung
Suhandi mengungkapkan, sesuai instruksi dari pemerintah pusat, DPRD Purwakarta juga melakukan refocusing anggaran dalam membantu penanganan Covud-19.