Emil mengatakan, sebagian pemerintahan di Indonesia saat ini masih menerapkan Birokrasi 1.0 dan 2.0. Birokrasi 1.0 adalah manajemen birokrasi yang berdasarkan pada aturan atau rule based government. Maka, dalam birokrasi ini kegiatan pembangunan akan dilakukan apabila aturannya ada.
“Kemudian mayoritas (pemerintahan) di Indonesia saat ini dalam pandangan kami ada di Birokrasi 2.0, yaitu berdasarkan performance based atau kinerja, ada award Adipura, berbagai penghargaan, dan lainnya. Jadi sifatnya reward-punishment, tapi birokrasinya masih menganggap bahwa semua urusan adalah urusan birokrasi, itu kelemahannya sehingga tidak kolaboratif,” ucapnya.
Program Pendidikan Reguler Angkatan LXI Lemhanas kali ini mengangkat tema ‘Kompetensi Birokrat di Daerah dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0’. Menurut Emil, seorang birokrat mesti bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada apabila ingin sukses dan menjadi pemenang zaman.
Baca Juga:Siapkan Tiga Pergub untuk Raperda PesantrenTolak Gasibu dan Sapapit Samamanis, 220 Keluarga di Desa Gunung Tua Belum Terima Bansos
“Tentang kompetensi birokrat. Intinya bahwa kita ini mencoba untuk selalu relevan. Siapa yang tidak mau berubah dia pasti ketinggalan, siapa yang konsisten melakukan perubahan dan beradaptasi dia akan relevan dan menjadi pemenang,” katanya.
Maka itu, Emil menekankan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabar harus memiliki tiga nilai, yakni berintegritas, melayani dengan sepenuh hati, dan profesional.
“Di Jawa Barat kami selalu menekankan tiga hal kepada ASN bahwa satu, jaga integritas, kembali ke niat awal untuk menghindari godaan-godaan. Kedua, selalu melayani, karena risiko menjadi birokrat itu harus melayani,” tandasnya. (rls)