Pelacakan ini akan sedikit berbeda karena dilakukan rapid test saja. Dimana sebelumnya dilakukan bersamaan dengan swab test sehingga menimbulkan antrean panjang.
Adapun, sampel yang akan diturunkan untuk pelacakan pada Jumat (26/6) mendatang antara kisaran 200.000 pelaku perjalanan sesuai dengan jumlah kedatangan.
“Mekanismenya kita sampling kurang lebih dari 200 ribu orang, akan kita ambil rapid test jika reaktif kita lanjutkan dengan swab test,” tutur Hery.
Baca Juga:Pasarkan Produk Melalui Sistem DigitalPemkab Subang Kembali Terima Opini WTP atas Laporan Keuangan 2019
Adapun rapid test ini hanya dilakukan satu hari dan dimulai pada jam 17.00 WIB atau di waktu sore hari sesuai dengan kedatangan pelaku perjalanan dari Jakarta. Di samping itu, dirinya mengingatkan bukan pada jumlah target yang dikejar akan tetapi terpentingnya ialah mengingatkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Berli Hamdani, mengatakan pada saat ITB dan Unpad telah mampu memproduksi alat rapid test dan swab test, maka Pemerintah Provinsi akan mempertimbangkan kebijakan impor alat rapid test tersebut untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19, di Jabar.
Harus diakui stok alat rapid test yang tersedia selama tiga bulan terakhir dipastikan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan logistik yang ada. Untuk itu Pemprov berkoordinasi dengan instansi pendidikan yakni ITB dan Unpad.
“Adapun pengadaan impor nanti kita akan sesuaikan, apakah nanti dihentikan atau tetap ada pengadaan, tergantung pada percepatan pelacakan,” jelas Berli.
Selama ini pemerintah telah mengeluarkan anggaran kisaran Rp 400 miliar hanya untuk membeli rapid test impor. Karena, menurutnya keperluan impor tersebut ketika dalam kondisi darurat pada saat itu. Penuh harapan, dalam waktu dekat ITB dan Unpad bisa memproduksi alat rapid test dan bisa memenuhi logistik Covid-19.
“Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, kebutuhan impor itu ketika dalam kondisi darurat pada waktu itu. Dan perlu disampaikan juga di bulan Juni ini kedua kampus itu memproduksi 5 ribu alat test dan di bulan berikutnya akan bertambah di angka 20 ribu alat,” terangnya.
Sebelumnya, Pemprov Jabar melalui Dinkes mengajukan anggaran sebanyak Rp 2,8 triliun untuk seluruh kebutuhan logistik Covid-19, khususnya keperluan alat kesehatan. Namun, pihaknya mengklaim dapat melakukan efesiensi anggaran sehingga yang dibutuhkan hanya kisaran Rp 400-440miliar.