Lantas, apakah tepat penyelanggaraan Pilkada 2020 di tengah-tengah pandemi global semacam ini?
Dari sekian banyak hal yang positif dengan tetap dilaksanakannya Pilkada 2020, ada hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan sehingga sebaiknya pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu. Salah satu hal yang harus menjadi fokus adalah keselamatan publik.
Persiapan pelaksanaan Pilkada antara lain adalah pengecekan dukungan perseorangan dan verifikasi daftar pemilik, yaitu prosedurnya harus dilakukan dari pintu ke pintu. Hal tersebut bisa memperbesar resiko penularan Covid-19. Apabila pengambilan data adalah melalui RT/RW setempat, akurasi dan kemutakhiran data tidak bisa dipastikan.
Baca Juga:MENYIAPKAN ANAK MENUJU ERA NEW NORMALJalan tanpa Drama
Sementara, dalam pemilihan umum, data calon pemilih adalah satu aspek yang penting. Hal ini bahkan bisa berpengaruh pada jumlah suara yang akan didapatkan oleh calon kepala daerah. Rawan potensi dicurangi apabila akumulasi data untuk pemilih ini tidak dilakukan dengan cara yang tepat.
Terbatasnya alat pelindung kesehatan untuk petugas berbahaya untuk kelangsungan keselamatan pelaksanaan Pilkada. Pelaksananaan pilkada itu bukan semata-mata bisa menyelenggarakan, melainkan juga butuh aturan yang pasti, tegas, dan terukur.
Sementara kesiapan petugas pelaksana masih belum bisa dipastikan—dinilai dari sini bahwa sebetulnya Pilkada 2020 masih ragu untuk dilaksanakan tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dari segi penyelenggaraan pemilu maupun kesehatan.
Maka lebih baik untuk kembali memikirkan kembali pelaksanaan Pilkada 2020 dengan dampak-dampak yang bisa ditumbulkannya, karena hal ini bukan semata-mata sandraan politik, namun juga berhubungan dengan nyawa masyarakat yang harusnya menjadi pertimbangan utama bagi para pengambil kebijakan dalam memutuskan segala sesuatunya. Pilkada 2020 barangkali penting untuk mempertahankan rantai ideal sistem pemerintahan, namun keselamatan dan aspek-aspek lain bukanlah hal naif untuk dipikirkan secara maksimal. (*)