KARAWANG-Kendati sudah memasuki tahapan pilkada Karawang, Pemkab Karawang tetap melakukan open bidding atau seleksi terbuka untuk mengisi enam jabatan kepala dinas yang saat ini kosong. Seleksi terbuka itu dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).
“Kami membuka kesempatan kepada PNS yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti open bidding pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Karawang,” ujar Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, melalui Sekretaris BKPSDM Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin.
Jajang menjelaskan, enam formasi JPT Pratama yang diseleksi terbuka di antaranya kepala dinas kesehatan (eselon Ii.b), kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (eselon II.b), kepala dinas komunikasi dan informasi (eselon II.b), kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (eselon II.b), kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (eselon II.b) dan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik (eselon II.b).
Baca Juga:Anggota DPRD dan Panwaslu Karawang Rapid Test Sebelum KunkerMantan Mendag Ini Desak Pemerintah Gratiskan Internet Untuk Pendidikan
“Setiap pelamar dapat mendaftar lebih dari dari satu formasi JPT Pratama yang kosong dengan memilih nama-nama jabatan yang dilamar. Informasi pengumuman selengkapnya dapat dilihat melalui website Pemkab Karawang dengan alamat www.karawangkab.go.id, atau website BKPSDM Kabupaten Karawang dengan alamat www.bkpsdm.karawangkab.go.id,” jelasnya.
Untuk waktu pendaftaran, lanjut Jajang, dari tanggal 3 sampai 9 Juli 2020. Pihaknya berharap kekosongan jabatan ini bisa terisi agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.(use/vry)
Seleksi Terbuka Enam Formasi JPT Pratama
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik