Pemda Provinsi Jabar juga mengumpulkan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan se- Jabar untuk menampung aspirasi sekaligus menjaring permasalahan di lapangan khususnya terkait aset.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya melaporkan, terdapat 831 sekolah negeri di Jabar yang terdiri dari 507 SMA, 285 SMK, dan 39 SLB. Dari jumlah sekolah yang ada, terdapat sekitar 26 ribu PNS dengan rata-rata sekitar 1.200 PNS pensiun setiap tahunnya. Selain itu, terdapat 13 Cabang Dinas Pendidikan di Jabar.
“Kondisi rill di lapangan, PNS di satuan pendidikan dari 831 sekolah (dalam kewenangan Jabar). Kasubag TU terisi ada 332 orang, 449 kursi masih kosong. Kami kemarin inventarisir dari jumlah yang ada, yang bisa diusulkan ke BKD baru 142 orang, itu yang baru bisa diisi. Ini kondisi rill di lapangan dari sisi SDM,” kata Wahyu.
Baca Juga:Pengadilan Negeri Subang Berhasil Diversi AnakResmi, Sekolah Tahun Ajaran Baru di Subang Tanpa Tatap Muka
Adapun terkait aset, Wahyu mengatakan, penyerahan aset dari kabupaten/kota ke provinsi yang dimulai pada 2017 hingga kini masih menghadapi beberapa kendala, contohnya soal aset yang menyewa tanah ke desa atau bekerja sama dengan pihak lain.
Terkait Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dari 13 cabang dinas yang ada baru tiga cabang dinas yang memiliki gedung, yakni Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, X, dan XI.
“Rencana tahun ini mau membangun untuk Cabang Dinas Wilayah IV dan VII, tapi karena (pandemi) COVID-19 tidak dilaksanakan. Tahun depan akan diajukan lagi,” ucap Wahyu.
Menurut Sekretaris BPKAD Jabar Junaedi, aset di lingkup Dinas Pendidikan Jabar mencapai Rp5 triliun dari 831 sekolah negeri yang ada. Junaedi mengatakan, pihaknya juga terus menjalin koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk melakukan sensus aset.
“Di lapangan banyak tantangan, tidak mudah, banyak masalah teknis dilapangan yang teknis sekali. Ada sekira 1,5 juta item barang, seperti barang laboratorium mulai dari gelas ukur dan lain- lain, memerlukan upaya besar untuk melakukan perhitungan dan pengecekan,” kata Junaedi.
“Jadi permasalahan sistemik dan teknis di lapangan pasti ada. Tapi kami selalu mengupayakan agar penataan dan pemeliharaan aset selalu on the track,” tutupnya. (rls)