BOGOR – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan kepada Presiden Joko Widodo soal adanya sekolah kenegaraan berbasis asrama yang tidak bisa diaksesnya sebagai upaya menekan pertumbuhan Covid-19. Hal ini dilaporkan pria yang akrab disapa Kang Emil itu dalam rapat tentang percepatan penyerapan APBD Tahun 2020 bersama para gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).
“Jadi waktu Secapa dilaporkan naik itu, besoknya sudah turun lagi ke 70, 50. Jadi artinya Jabar itu sebenarnya terkendali. Tetapi ada titik-titik yang perlu diwaspadai, yakni lembaga pendidikan kenegaraan yang berasrama,” kata Emil.
Emil menilai sekolah berasrama memiliki siswa yang datang dari segala penjuru Indonesia. “Yang mengakibatkan, saya enggak bisa mengontrol karena kewenangan ada di pemerintah pusat. Tadi sudah saya laporkan kepada presiden,” tambah Emil.
Baca Juga:Legok Nangka Bisa Kelola Ribuan Ton SampahBerkaca pada Genosida Srebrenica
Di luar itu, Emil mengklaim Jawa Barat tergolong baik dalam mengendalikan pertumbuhan Covid-19. Menurut Emil, tingkat pertumbuhan Covid di Jawa Barat di bawah 5 persen. “Dari 100 persen PCR-Swab, kami hanya 4 persen. Provinsi lain dekat kita ada 30 keterpaparannya, 12 persen, 10 persen. Rumah sakit juga tinggal 25 persen,” jelas dia
Emil juga menerangkan bahwa Jawa Barat sudah melakukan relaksasi atau membuka ruang ekonomi hingga 80 persen. Emil mewaspadai pembukaan ruang-ruang ekonomi itu. “Kombinasi dengan ekonomi tadi. Jawa Barat, 80 persen ekonominya sudah dibuka, sambil hati-hati,” kata dia.
Dalam rapat di Istana itu, hadir juga di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, dan Wagub DIY Paku Alam X.
Soal kasus di Secapa, sebelumnya Emil sudah meminta Wali Kota Bandung Oded M Danial menggelar tes masif bagi warga sekitar institusi pendidikan kenegaraan di Kota Bandung setelah menjadi klaster penularan korona.
“Kami sepakat dengan Pak Wali Kota Bandung. Pertama, pengetesan masif di lingkungan sekitar itu wajib, bukan pilihan. Karena di Sukabumi dulu, pelajarannya, tersebar juga ke wilayah sekitarnya, sehingga itu akan dilakukan Pak Wali Kota secepatnya,” kata Emil.