By Kanti Rahmillah, M.Si
Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai leading sector food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal itu tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa urusan pangan ditangani oleh Menhan? (detik.com 14/07/2020)
Alasan memilih Menhan menjadi leading lumbung padi nasional karena menurut Jokowi, pertahanan bukan hanya sebatas alutsista (alat utama sistem senjata) saja, melainkan juga urusan pangan. Maka dari itu, Menteri Ketahanan sangat cocok menjabat jabatan tersebut daripada menteri pertanian.
Langkah Jokowi pun menuai banyak kritikan. Seperti yang dikatakan wakil ketua komisi IV DPR Fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminudin, “Manakala urusan diserahkan pada bukan ahlinya, justru saya khawatir gagal. Saya usul dan saran agar diserahkan kepada Kementrian Pertanian saja. (tirto.id 14/07/2020)
Baca Juga:Pickup Seruduk Kontainer di Jalur Pantura, Tiga Warga Indramayu MeninggalTim Velox Pejaten Dekontaminasi Masjid Agung Baing Yusuf
Begitupun menurut Pakar politik dan hukum dari Universitas Jakarta, Saiful Anam menilai penunjukan Menhan untuk memimpin tugas penggarapan lumbung pangan bisa merusak ketatanegaraan. Jika memang harus Ketahanan pangan diurusi oleh Menhan, dirinya mengusulkan untuk membubarkan kementrian pertanian kemudian dilebur dengan Kemenhan. (jpnn.com 12/07/2020)
Penunjukan Prabowo untuk menangani ketahanan pangan, seolah sedang menunjukan secara tidak langsung ketidakpercayaan Jokowi terhadap Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Karena telah jelas dalam tupoksi kerja Mentan yang utama adalah menciptakan ketahanan pangan. Kenapa wewenang ini malah diberikan pada Menhan?
Sebenarnya, job yang tumpang tindih bukan hal yang baru di negeri ini. Mentan sendiri, malah sibuk dalam rencananya untuk memproduksi “kalung antivirus Corona” yang oleh pakar telah dikritik atas ketidakefektifannya dalam mengusir Covid-19. Terlebih ini adalah kerjaanya Kementrian Kesehatan dalam upaya mencegahan virus.
Padahal, di era pandemi ini angka kemiskinan berikut angka kelaparan semakin tajam ke atas. 22 juta orang Indonesia menderita kelaparan menurut laporan ADB. Bansos berantakan, harga pangan naik gila-gilaan. Seharusnya Mentan fokus pada permasalahan pangan nasional. Produksi dan distribusi buruk, malah sibuk membuat “kalung Corona”.
Mengapa para menteri dalam kabinet Jokowi malah sibuk mengurusi bidang yang lain? padahal bidangnya sendiri masih jadi sorotan publik karena kinerjanya yang belum maksimal.