Kabinet Campursari dalam Demokrasi
Kabinet Indonesia Maju sedari awal memang banyak dipertanyakan. Komposisi kabinet yang gemuk akan koalisi, membuat publik mempertanyakan kapabilitas mereka. Terbukti, banyaknya nama menteri yang diajukan untuk di reshuffle juga tumpang tindihnya job, menjadi konfirmasi atas buruknya kinerja mereka.
Sudah menjadi rahasia umum, jika dalam sistem demokrasi jabatan menteri adalah kue kekuasaan. Mereka dipilih bukan berdasarkan kepakarannya, tapi berdasarkan dana dan juga perolehan suara dalam koalisi mereka. Kabinet model campursari seperti ini memang meniscayakan orang-orang bodoh pemburu rente mampu duduk di kursi kekuasaan.
Begitulah demokrasi, jargon “dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat” adalah isapan jempol semata. Nyatanya, korporasilah yang paling diuntungkan. Seperti kebijakan pembuatan lumbung padi ini sarat dengan keuntungan pihak tertentu. Pasalnya, pemerintah akan membentuk badan pengolahan lumbung padi yang akan bekerjasama dengan BUMN untuk mencari pola investasi atau pola lainnya. Lagi-lagi korporasi terlibat disini.
Baca Juga:Pickup Seruduk Kontainer di Jalur Pantura, Tiga Warga Indramayu MeninggalTim Velox Pejaten Dekontaminasi Masjid Agung Baing Yusuf
Maka dari itu tumpang tindih job sangat wajar terjadi, lantaran tujuan awal mereka duduk di kursi menteri semata untuk memenuhi kepentingan pribadi dan partainya. Dimana ada program yang dapat menghasilkan materi, disitulah konsentrasi kerja mereka. Tentu, program yang menghasilkan materi pastilah berhubungan dengan korporasi. Adapaun pelayanan pada masyarakat yang akan menguaras anggaran, hanya sekedar melepas kewajiban. Asal-asalan dan jauh dari kata optimal.
Struktur dalam Islam, Rapih dan Bertanggung jawab
Tata kelola negara dalam islam telah dicontohkan dengan apik oleh Rasulullah dan para sahabtanya. Bahwa keterlibatan seseorang dalam menjalankan amanah mengurusi umat, semata hanya untuk mengabdi pada penciptanya. Karena negaralah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar warganya.
Khalifah sebagai pemimpin negara mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan umat, terutama pangan yang menjadi kebutuhan paling mendasar. Sehingga produksi dan distribusinya akan menjadi perhatian yang harus optimal dikerjakan. Maka untuk merealisasikannya, Khalifah akan mencari orang yang ahli dibidangnya.
Dorongan takwa akan menghadirkan orang-orang yang amanah, karena motivasi ruhiah menjadi landasan dalam bekerja. Berbeda dengan orang-orang yang dihasilkan oleh sistem demokrasi, yang menjadikan materi sebagai motivasi mereka menjadi penguasa.