Keberadaan swasta pun tak akan dominan. Karena sekolah yang dikelola negara sudah sangat berkualitas dengan biaya yang minim bahkan gratis.
Pengalokasian dana yang besar terhadap sektor pendidikan, juga tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan umat akan menjadikan sekolah-sekolah negeri merata dalam pembangunannya dan terdepan dalam tekhnologinya.
Begitupun jika terjadi wabah atau pandemi, maka negara akan sigap mencari jalan terbaik agar seluruh warga mendapatkan hak pendidikannya.
Baca Juga:Sistem Kapitalis Memikat di Tengah Kemiskinan yang MeningkatDenda Masker Tinggal Dijalankan, Tunggu Instruksi Gubernur Jabar
Selain itu, karena fokus pembangunannya pada kemaslahatan umat. Ketimpangan infrastruktur yang begitu dalam antara perkotaan dan pedesaan tidak akan terjadi. Memang, perbedaan fisik pastilah ada antara kota dan desa. Namun, pemerataan pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.
Begitupun teknologi telekomunikasi, jika pandemi ini mengharuskan manusia menjaga jarak. Lalu pembelajaran jarak jauh alias daring harus dilakukan, maka Khilafah akan dengan mudah menyelesaikan persoalan tersebut. karena tidak ada problem ketimpangan antara kota dan desa.
Selain itu, Khilafah pun akan mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan misi utamanya saat pandemi. yaitu menghentikan wabah dan berusaha keras mencari vaksin atau obat untuk menyelamatkan umat manusia. sehingga pandemi ini akan cepat berakhir dan pendidikan akan kembali normal.
Karena fitrahnya proses belajar dalam islam adalah talqian fikrian. Yaitu bertemu langsung dengan sang pemberi ilmu, disana akan terjadi transfer ilmu dari guru pada muridnya dengan optimal.
Namun sungguh sayang, pandemi terus saja membara di bawah pengurusan rezim kapitalis ini. Malah mencoba berdamai dengan corona.
Hasilnya, pembelajaran jarak jauh akan semakin panjang waktunya. Semua ini akan berimbas pada keefektifan proses belajar guru dan murid. Dan pada gilirannya akan menggerus kualitas sumber daya alam yang dihasilkan. Inilah yang menjadi ancaman masa depan bangsa. Sudah saatnya beralih dari sistem pemerintahan yang pro korporasi yaitu sistem pemerintahan kapitalisme di bawah naungan demokrasi. Menuju sistem pemerintahan Khilafah yang pro pada umat. (*)