Oleh: Sumiati
Praktisi Pendidikan dan Member Akademi Menulis Kreatif
Dilansir oleh BANJARAN.com. Eksistensi program angkutan online dianggap tak memiliki konsep yang jelas, padahal telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana, menurutnya, program angkot online hanyalah suatu tindakan reaktif dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terhadap kemajuan teknologi. Namun, tidak diimbangi dengan kesiapan secara matang dan dari sisi konsep tidak jelas. Apalagi saat ini, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan gunakan angkutan umum.
”Program angkot online ini menggunakan anggaran yang cukup besar, sehingga harus segera dievaluasi. Jika memang program angkot online tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung harus mencari ide atau inovasi lain,” ungkap Toni saat di konfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (01/09/2020).
Baca Juga:Cegah Covid-19, Karang Taruna Desa Cisaat Bagikan MaskerDiejek “Payah” Usai Bercinta, Pembunuh PSK di Pantura Dipenjara 14 Tahun
Inilah hasil dari pemikiran kapitalis demokrasi. Fokus ke teknologi sementara masyarakat tidak diedukasi. Jelas saja masyarakat saat tak merespon baik dengan wacana angkot online. Bukan hanya pengguna teknologi masih minim dari para pengguna angkot saat ini. Namun pelayanan yang diberikan pemilik angkot pun masih membuat takut warga. Ugal-ugalan alasan ngejar setoran, mabuk sambil nyetir, bahkan menunjukkan stres dengan tuntutan situasi dan kondisi. Sehingga tidak segan memeras penumpang yang lemah. Di sisi lain, untuk masyarakat yang tak asing dengan teknologi, jelas saja lebih memilih ojeg online atau grab, karena dirasa lebih aman dan bisa langsung tempat tujuan. Tidak dibatasi dengan rute kendaraan. Kesemrawutan ini, menujukan dengan nyata, bahwa penguasa tak mampu memimpin rakyatnya. Terlebih jika mereka senangnya menjadi corong kapitalis demokrasi. Menekan terus masyarakat untuk serba online. Di tengah masyarakat yang belum siap. Pemerintah hanya fokus kepada sang pemilik sistem, yaitu asing.
Sementara di dalam Islam. Pemerintah adalah periayah umat. Yang mendidik melayani masyarakat yang awam. Ibarat seorang bapak yang mendidik keluarganya, bertanggung jawab atas segala persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Bukan dengan memaksakan kehendak sang tuan, tetapi fokus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Islam mengajarkan demikian.