Program sosialisasi sebetulnya kurang efektif apabila tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan sistem pemerintahan saat ini. Masyarakat hanya butuh bukti nyata bukan hanya sekedar slogan-slogan kesejahteraan yang tak berarti.
Pemerintah dalam sistem demokrasi saat ini hanyalah regulator yang menghubungkan antara pengusaha dan rakyat. Demokrasi yang merupakan anak cucu dari sistem kapitalisme, memiliki asas yang berkuasa adalah para pemilik modal, maka dari itu untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dalam sistem ini adalah sebuah utopis belaka. Yang ada pemilik modal lah yang sangat di untungkan dalam sistem ini, bukan rakyat.
Dalam islam, pemimpin itu adalah pengurus rakyatnya, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari), pemimpin itu diibaratkan seperti pengembala yang mengurus gembalaannya, maka dia akan memperhatikan urusan makannya, tempatnya, dan segala kebutuhan gembalaannya. Namun kenyataannya pemimpin yang seperti itu tidak kita temui kecuali dalam sistem Islam. Sebagaimana keteladanan pemimpin pada jaman Khulafaur Rasyidin seperti Umar bin Khattab yang mengangkut sendiri makanan untuk rakyatnya, ataupun kekhilafahan setelahnya seperti Umar bin Abdul Aziz yang selama dua tahun kepemimpinannya bisa mensejahterakan rakyatnya, sampai tidak ada rakyatnya yang mau menerima zakat.
Baca Juga:Khawatir Penyebaran COVID-19 Makin Tak Terkendali, PBNU Minta Pilkada 2020 DitundaTak Hanya Incaran Investor, Ini Bukti Subang Juga Jadi Pilihan Relokasi Kampus Unggulan di Jabar
Ketika rakyat sudah merasa aman, nyaman serta sejahtera di bawah kepemimpinan sebuah sistem pemerintahan, maka dengan sendirinya rakyat akan menaruh kepercayaannya tanpa harus paksa atau disuapi dengan narasi-narasi yang diulang-ulang. Wallahu’alam