SUBANG-Masalah sampah dan infrastruktur di Pamanukan jadi perhatian Camat Pamanukan Drs Moch Solih. Meski belum lama menjabat, saat ini ia terus mempelajari dan menginventarisir usulan, masukan dan sejumlah rencana pembangunan.
“Sudah memasuki akhir tahun, meski belum banyak berkeliling dan bersosialisasi bersama masyarakat karena situasinya seperti ini, api saya masih terus mempelajari dan melihat rencana-rencana apa saja yang bisa kita upayakan ditahun depan,” kata Drs Moch Solih kepada Pasundan Ekspres, Selasa (6/10).
Meski demikian, ada beberapa hal yang ia temukan seperti soal tempat pembuangan sampah sementara di Pamanukan serta berkaitan dengan infrstuktrur, mulai dari jalan pasar Inpres, jalan lingkar Pamanukan, serta terkait fasilitas di Kantor Kecamatan.
Baca Juga:Kemensos Salurkan Bantuan SembakoIndustri Farmasi Harus Berdayakan Bahan Baku Lokal
Mengenai TPS, ia mengetahui, bahwa volume sampah di Pamanukan perharinya terbilang tinggi. Namun hingga saat ini masih belum ada TPS yang memadai. “Memang ada lahan yang diperuntukan jadi TPS, tapi masih pro kontra karena dekat dengan lahan sawah produktif, takut jadi sarang hama. Barangkali ada alternative lain atau lahan lain, ini yang kita masih pelajari,” jelasnya,
Sementara itu, mengenai infrastruktur, ada beberapa hal yang jadi perhatian, seperti penyelesaian jalan Pasar Inpres Pamanukan, mengawal dan mendorong Jalan Lingkar Pamanukan serta fasilitas di Kantor Kecamatan Pamanukan. “Jalan pasar Inpres Pamanukan itu, aspirasi nya warga juga dari desa kita mendorong itu. Sebab untuk kegiatan ekonomi,” jelasnya.
Lalu mengenai Kantor Kecamatan Pamanukan, fasilitas lain akan ditambahkan baik dalam penataan alun-alun Kantor Kecamatan maupun keperluan lain yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. “Nanti akan dilihat, rencana dari kantor Kecamatan ini kemana, kebetulan kan ada sebagian lapangan yang sudah di cor, nah itu untuk sarana olahraga atau apa. Kita nanti lihat rencananya seperti apa,” imbuhnya.
Hanya saja tentu, berkaitan dengan rencana-rencana tersebut akan dibahas terlebih dahulu melalui Musyawarah perencanaan pembangunan pada tahun 2021 mendatang. Termasuk diantaranya menerima dan menampung berbagai usulan baik dari masyarakat maupun pemerintahan desa dan program dari Pemerintah.(ygi/sep)