KARAWANG-Banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) dipasang di tempat yang dilarang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang telah memberikan rekomendasi penertiban APK kepada Satpol PP Kabupaten Karawang.
“Kami sudah memberikan rekomendasi terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) ke Satpol PP,” ujar Komisioner Bawaslu Karawang, Suryana Hadi Wijaya, Kamis (22/10).
Menurut Suryana, pemasangan APK sudah diatur dalam Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2020. Sehingga ada beberapa lokasi yang dilarang untuk dijadikan tempat pemasangan APK saat masa kampanye.
Baca Juga:Efisiensi Anggaran Fokus Penanganan Pandemi Covid-19Pemkot Cimahi Ajukan 600.000 Vaksin Covid-19
Pertama, lokasi larangan pemasangan APK dan BK yaitu tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
Kedua, lokasi jalan larangan pemasangan APK Khusus baliho, spanduk, umbul-umbul dan BK yaitu Jl. A. Yani/Bypass (mulai bundaran Ramayana s.d. Lampu merah RMK), Jl. Tuparev (dari alun-alun s.d. simpang johar), Jl. Kertabumi dari alun-alun lampu merah Bank bjb.
Ketiga, lokasi lain larangan APK dan BK yaitu Tanaman dan pepohonan, alun-alun, seluruh area pasar, terminal kendaraan umum, Halte Bus atau angkutan kota, stasiun kereta api, Tiang PJU dan lampu pengatur lalulintas, tiang rambu-rambu lalulintas area perlintasan kereta api, jembatan penyebrangan orang, jembatan, fasilitas umum lainnya milik pemerintah.
“Pada dasarnya pemasangan APK dan BK dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Karawang, kecuali pada tempat yang dilarang,” katanya.
Ia menambahkan, larangan pemasangan APK dan BK di lokasi-lokasi tertentu dalam rangka menghormati hak-hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum milik pemerintah.
Saat ini Bawaslu Karawang menerima berbagai aduan dari masyarakat terkait pemasangan APK dan BK. Untuk itu pihaknya telah menginventarisir pemasangan APK dan BK ditempat-tempat yang dilarang lalu merekomendasikan kepada Satpol PP untuk dilakukan penertiban.
Dilain sisi, pasangan calon dapat memindahkan sendiri APK dan BK ditempat-tempat yang dilarang sebelum dilakukan penertiban oleh Satpol PP.
Baca Juga:Tak Ada Kejelasan dari PLN, Warga Pertanyakan Pembebasan Lahan PLTA CisokanGP Ansor Subang: Paradigma Santri Semakin Positif
“Rekomendasi ini kita sampaikan setelah kita imbauan agar Pasangan Calon segera memindahkan APK dan BK ketempat-tempat yang diperbolehkan,” pungkasnya.(use/vry)