Asep menambahkan, setelah menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya akan dibahas oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD. “Jadi nanti juga akan dibahas dengan dewan untuk disetujui program pembangunan daerah berdasarkan RKPD dan KUAPPAS,” tandasnya.
Dihubungi terpisah, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengungkapkan, di tengah Covid-19, pihaknya terus berupaya untuk membenahi dari berbagai sektor. Di antaranya soal pendapatan dan pembangunan. “Untuk pendapatan pasti menurun, tapi tidak terlalu drastis, mudah-mudahan beberapa bulan jelang akhir tahun lagi sesuai target pendapatan. Pembangunan juga sama karena tahun ini tidak banyak membangun lantaran kena refocusing anggaran,” kata Bupati.
Dia menjelaskan, tahun 2021 pihaknya juga bakal mengoptimalkan pembangunan dan pendapatan agar seluruh perencanaan dan program yang sudah ditetapkan bisa terwujud dengan baik. “Kita konsentrasi dulu supaya Covid-19 ini bisa pergi dulu atau memutus mata rantai, bahkan bisa sampai pada zona hijau. Sehingga nanti investor bisa pada datang dan kunjungan wisatawan bisa kembali ramai. Kunci utamanya soal penanganan Covid-19 dulu,” ungkapnya.
Baca Juga:Inilah Konsep Rencana Soft Opening Pelabuhan Patimban yang Dipaparkan Menhub RIMakin Kaya saat Pandemi, 25 Pebisnis Perempuan di Asia Paling Berpengaruh
Diakui Bupati, banyak program dan pembangunan yang sudah siap untuk dieksekusi. Mulai dari pembangunan Flyover di Padalarang, pasar tradisional hingga pembangunan infrastruktur jalan yang mulus bagi masyarakat.
Selain fokus pada pendapatan dan pembangunan, Bupati juga saat ini tengah fokus untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pasca penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu dilakukan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik yang tetap berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19.
Bupati menyebutkan, pentingnya mengevaluasi kinerja ASN selama pandemi Covid-19. Sebab, kata dia, evaluasi tersebut akan melihat sejauh mana tugas-tugas bagi ASN yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik selama bekerja dari rumah.
“Sebetulnya pekerjaan-pekerjaan sudah ada yang selesai. Namun, selama masa Covid-19 ini, evaluasi kinerja para pejabat tetap akan dilakukan. Karena walaupun harus WFH, gaji dan tunjungan kinerja tetap diberikan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana pelayanan publik bisa efektif dilakukan,” ujar Bupati.