Oleh: Kusmiyati
Pendidikan itu tidak bisa sambil Gojek/bencanda ,meminjam istilah Cak Imin untuk menggambarkan buruknya pengelolaan pendidikan di bawah Nadiem Makarim.
Bahkan dia langsung mengusulkan Syaiful Huda dari Ketua Komisi X untuk menjadi Menteri Pendidikan, menggantikan Nadiem Makarim.
Bukan hanya Ketua Umum DPP PKB Cak Imin saja yang menginginkan pendiri dan mantan CEO Gojek ini lengser.
Lantas, apakah jika Menteri diganti, permasalahan pendidikan di negeri ini selesai?
Baca Juga:(E-Paper) Pasundan 1 Februari 2021Generasi Unggul Tak Lahir Dari Peradaban Mandul
Terdapat beberapa point’ yang menjadi dasar dalam pembentukan peta jalan (road map) pendidikan nasional 2020-2035.
– Perbandingan atau tolak ukur terkait penerapan sistem pendidikan. Pemerintah akan melakukan benchmarking kepada institusi pendidikan baik negeri maupun swasta dalam hal pengelolaan.
-Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada peserta didik. Kriteria SDM yang ingin dibangun yakni berkarakter, berakhlak mulia dan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia serta Pancasila.
– Mendorong reformasi pendidikan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh Kemendikbud, namun juga harus mendapat dukungan dari kementerian lain, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta.
Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang telah dirancang Nadiem ini menuai kritikan dari berbagai kalangan. Apalagi instrument yang akan digunakan adalah Merdeka Belajar, yang membebaskan para pendidik untuk berkreasi dalam mengajar. Padahal kita tahu kualitas guru di negeri ini tidak merata dan sangat rendah.(m.jppn.com 13/1/2021)
Munculnya pendidikan vokasi, link and match dengan industri, tak bisa dilepaskan dari paradigma sistem ekonomi negara kita yang bercorak kapitalistik. Sehingga dunia pendidikan pun dipersembahkan untuk menjadi sekrup-sekrup hegemoni konglomerasi multinasional.
Kompetensi lulusannya haruslah sesuai dengan keinginan korporasi. Yaitu terampil sebagai buruh dan berupah kecil. Sehingga program SMK siap pakai seolah menjadi jalan kesejahteraan. Padahal, mereka hanya akan dieksploitasi tenaganya dan dibayar murah sebatas UMK.
Begitu pun Perguruan Tinggi yang seharusnya menjebolkan para pemikir yang dapat membangun bangsa. Nyatanya mereka pun diperlakukan sama, hanya sebatas faktor produksi. Maka tak heran jika tercipta program Kampus Merdeka yang menjadi andalan Pak Menteri Nadiem. Yaitu program yang membebaskan mahasiswa untuk magang selama 3 semester di luar program studinya untuk masuk ke dunia usaha dan Industri (dudi).