Oleh : Ruri R
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah
PR yang belum terselesaikan sampai saat ini mengenai pembangunan daerah di Kabupaten Bandung masih tersisa 4 persen lagi setelah target yang harus dicapai sebesar 90 persen kini harus tertunda. Padahal target tahun 2021 pihak Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang (DPUTR) akan fokus menyelesaikan pembangunan tersebut. Dilansir dari sebuah Iaman Dara.co.id tanggal 14 Januari 2021.
Pembangunan infrastruktur yang sebelumnya ditunda di tahun 2020 tersebut dikarenakan anggaran pembangunan tersebut direcofusing (batal) sampai 55 persen sehingga target tidak bisa dicapai, ini akibat dari dampak pandemi Covid-19.
Program-program yang telah direncanakan selama ini juga belum terealisasi karena angggaran infrastruktur dialokasikan dulu untuk penanganan pandemi Covid-19. Dan anggaran untuk infrastruktur rencananya akan dialokasikan dari APBD namun ditolak oleh pihak legislatif saat pembahasan di DPRD.
Baca Juga:Peta Pendidikan di Sistem Sekuler(E-Paper) Pasundan 1 Februari 2021
Untuk itu, pihak dari PTUR Kabupaten Bandung akan menata dan memprogram ulang rencana peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang tidak tercover tahun ini dan semoga di tahun 2022 pandemi berakhir dan pembangunan akan terlaksana, ujar Agus Nuria selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PTUR).
Saat ini pandemi Covid-19 memang masih berlangsung, dari awal pandemi datang hingga saat ini cara penanggulangan yang tidak sesuai syari’at sehingga entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Masyarakat sudah tidak mengindahkan lagi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, seolah pandemi ini sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat.
Pembangunan yang selama ini dijalankan nyatanya hanya untuk meraup pemasukan buat pihak-pihak tertentu yaitu pengusaha yang memiliki modal besar. Mereka hanya mementingkan tujuannya tanpa memikirkan nasib rakyat. Sistem ekonomi-kapitalis yang diemban saat inilah yang membuat kesejahteraan rakyat terpuruk.
Dampak dari pembangunan-pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Dimulai dari kehilangan mata pencaharian yang dirasakan oleh setiap kepala rumah tangga, hingga masalah banjir yang semakin besar terjadi di mana-mana. Belum lagi permasalahan-permasalahan lain yang terjadi.
Seharusnya di masa pandemi Covid-19 ini pembangunan-pembangunan bukanlah prioritas utama dalam memajukan negeri. Harusnya yang terlebih dahulu diselesaikan adalah masalah pandemi, dimana pemerintah harus menetapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai syari’at Islam. Sehingga kehidupan masyarakat jauh lebih terjaga keselamatannya terutama dari segi kesehatan.