LEMBANG-Sejumlah anggota relawan kebencanaan di wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar latihan bersama tanggulangi bencana. Meski di tengah pandemi, mereka tetap semangat latihan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Peserta latihan berasal dari Ikatan Keluarga Taruna Mandiri (IKTN), Komunitas Alas dan Komunitas Peta yang tergabung dalam Relawan Penanggulangan Bencana Lembang (RPBL). Mereka mendapat materi sekaligus praktek tentang vertical rescue yang dilaksanakan di puncak patahan Gunung Batu Lembang.
Latihan vertical rescue sendiri merupakan sebuah teknik evakuasi di kondisi terjal dengan tujuan memindahkan objek/korban di medan vertikal ke tempat yang lebih aman. Tujuannya, supaya evakuasi berjalan tanpa ada kendala karena sudah menguasai teknik tersebut. “Pelatihan ini untuk peningkatan kapasitas relawan, seperti latihan dasar bagaimana melihat medan dan kondisi sehingga nanti siap menjalankan misi kemanusiaan saat bencana alam menerjang,” kata Koordinator Lapangan RPBL, Dedang Kurnia, Kemarin.
Baca Juga:Akibat Ini, Nelayan Pantura Minta Bantuan PemdaSistem Tilang Elektronik Bulan Depan Mulai Diterapkan, Begini Cara Kerjanya
Dia menjelaskan, kegiatan pelatihan ini akan dirutinkan sebagai bentuk kesiapsiagaan kebencanaan. Hal itu melihat kondisi wilayah Bandung Barat, khususnya Lembang yang masuk zona rawan bencana seperti longsor dan gempa akibat Sesar Lembang. “Nanti akan banyak lagi pelatihan, seperti mengamankan korban dalam jurang dan lain-lainnya,” bebernya.
Selain pelatihan, lanjut dia, komunitasnya juga sudah pernah memberikan pendidikan dan pelatihan simulasi gempa bumi di sekolah-sekolah dari tingkat TK hingga SMP. Menurut Dedang, segala kegiatan kebencanaan dilakukan secara sukarela karena sebagai anggota relawan, membantu terhadap sesama ketika terjadi bencana alam merupakan panggilan sosial. “Latihan ini murni atas inisiatif relawan yang ingin membantu dalam aksi kemanusiaan. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk bekal relawan sebagai langkah tanggap darurat bencana. Untuk suport dari pemerintah sudah ada, tapi sampai saat ini masih minim,” jelasnya.(eko/sep)