Oleh : Arini Faaiza
Pegiat Literasi, Member AMK
Hingga hari ini pandemi masih setia membersamai negeri ini. Dari hari ke hari grafik penularannya kian meningkat, hampir seluruh rumah sakit rujukan di sejumlah daerah tak lagi mampu menampung pasien positif Corona. Hal tersebut mengharuskan pemerintah pusat maupun daerah melakukan inovasi dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19.
Di Provinsi Jawa barat, pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya demi menekan laju penyebaran virus Corona. Setelah pemberlakuan PPKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat), kini diluncurkan program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa). Program ini diharapkan dapat memperkuat peran Puskesmas dalam menangani Corona sehingga dapat mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit. Dalam rangka menyukseskan Puspa, Pemprov Jawa Barat menyiapkan 100 Puskesmas yang tersebar di 12 Kabupaten dan Kota.
Puspa merupakan tindak lanjut rekomendasi WHO untuk memperkuat sistem dan SDM di Puskesmas. Nantinya akan ada penambahan tiga SDM baru yang berkompeten dalam bidang kesehatan bersama dua staf Puskesmas setempat yang akan menjadi tenaga kesehatan berbasis tim untuk memperkuat pelaksanaan 3T (tracing, testing, dan treatment). (JawaPos.com, 27/01/2021)
Baca Juga:Praktek Jual Dedet Bikin GeregetSistem Sekuler-Liberalisme Mencekik, Ketahanan Keluarga Tercabik
Apapun upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan pandemi Covid-19 layak mendapatkan apresiasi dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Ketegasan aturan pemerintah dan kepatuhan masyarakat seharusnya dapat menjadi kunci penyelesaian pandemi, sehingga wabah ini segera berakhir. Namun apa hendak dikata, kebijakan penguasa yang tidak konsisten serta penggunaan istilah-istilah baru yang terkadang membingungkan akhirnya berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi setiap aturan yang telah digulirkan pemerintah.
Pasca pemberlakuan new normal hingga kini, laju penambahan kasus positif Corona kian tak terkendali. Dibukanya tempat wisata, mall, hingga bioskop dengan alasan mengembalikan geliat ekonomi telah menyumbang ribuan kasus baru, hal ini terbukti dengan diterapkannya PPKM di Jawa dan Bali usai libur akhir Tahun 2020. Masyarakat tak sepenuhnya dapat disalahkan, karena kelonggaran aturan pemerintahlah yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong memadati tempat wisata dan pusat perbelanjaan.
Selama setahun Corona mewabah, kebijakan penguasa hanya sebatas menekan laju penyebaran virus, tak sampai pada tataran menyelesaikan hingga ke akar masalah. Akibatnya dampak pandemi semakin meluas di seluruh sektor kehidupan tanpa bisa dibendung lagi. Rumah sakit mulai kewalahan, ruang isolasi pun terbatas. Banyak OTG hanya diminta untuk isolasi mandiri tanpa melihat apakah ia memiliki tempat yang memadai untuk isolasi atau tidak.