Oleh. Reni Tresnawati
(Ibu Rumahtangga dan Pejuang Tinta)
Masih seputar pelarangan mudik lebaran yang diterapkan dihampir seluruh Indonesia, termasuk kota industri (Karawang). Bupati Karawang, Celica Nurahmadiana membuat aturan kepada ASN (Aparat Sipil Negara) untuk tidak mudik. Namun, masih banyak ASN yang pulang kampung. Ini terlihat dari selfie mereka yang berada di kampung halaman di luar Karawang. Celica pun meminta Kepala BKPSDM memanggil para ASN yang berada di luar Karawang. ( Minggu, 16/5/21) (news.id).
Sedangkan Berdasarkan informasi sejak Jumat (14/5/21) sampai sabtu, ribuan pengunjung wisata menyerbu pantai di Karawang. Seperti, objek wisata pantai Tanjung Pakis. Menurut Yudi Yudiawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, tempat wisata memang sudah dipersilakan buka pada masa liburan lebaran. Sabtu (15/5/21) (INFOKAKI.ID).
Diberlakukannya kebijakan berbeda dari pemerintah membuat masyarakat bingung dalam menyikapinya. Di satu sisi dilarang mudik lebaran, di sisi lain dipersilahkannya tempat wisata dibuka, dimana sudah pasti banyak orang berkerumun. Ironisnya, dalam waktu yang bersamaan pula. Ini fakta inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Baca Juga:Pembelaan Palestina Setengah Hati, Siapa Dibalik Israel?Dampak Proyek Perumahan Tanpa Perencanaan Matang
Pelarangan mudik saat Idul Fitri berlaku untuk masyarakat umum, tanpa terkecuali ASN, bahkan di sertai dengan ancaman sanksi yang melanggar, kena denda 100 juta. Namun, pemerintah justru mengijinkan tempat-tempat wisata dibuka dan mempersilakan TKA (Tenaga Kerja Asing) dari negara yang terpapar covid untuk masuk ke Indonesia.
sistem Penuh Intrik dan Polemik
Dengan adanya pemberlakuan pemerintah yang tidak sama, mencerminkan buruknya manajemen masalah yang diberlakukan. Pemerintah selalu mengedepankan pendekatan sanksi atas setiap persoalan yang notabene pemicunya yaitu kebijakan pemerintah sendiri. Kehebohan berita larangan mudik beserta konfliknya. Itu hanya pengalihan isu dari menutupi fakta pertumbuhan ekonomi yang melambat. Utang yang kian menggunung. Kasus korupsi yang makin menggila. Islamphobia. Serta isu isu kritis dan strateginya.
Pengalihan isu seperti ini sering dilakukan pemerintah, tatkala masyarakat mulai sadar bahwa negaranya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Melihat masyarakat sudah menggeliat dan mau minta pertanggungjawaban atas semua yang terjadi. Sang penguasa pun membuat aturan yang menyentuh kehidupan rakyatnya, dengan mengeluarkan kebijakan yang membuat kepanikan masyarakat, akhirnya masyarakat pun lupa dengan apa yang terjadi di negerinya sendiri.