Oleh: Yanyan Supiyanti, A.Md
Pegiat Literasi, Member AMK
Kebutuhan dasar setiap manusia harus segera terpenuhi, termasuk kebutuhan tempat tinggal. Melihat peluang bisnis properti khususnya perumahan yang semakin hari semakin dicari, para pengusaha properti perumahan semakin giat memasarkan. Mulai dari rumah sangat sederhana sekali hingga tipe rumah super mewah. Begitu massif pembangunan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar, tapi di sisi lain bila dibangun tanpa perencanaan yang matang dengan memperhatikan dan memperhitungkan dampak lingkungan, tentu akan membahayakan lingkungan dan warga sekitar.
Dilansir oleh balebandung.com (21/5/2021), Pembangunan Perumahan Elite Podomoro telah menyebabkan wilayah Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan sekitarnya kerap terjadi banjir apabila turun hujan. Toni Permana selaku anggota Komisi C dan juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Bandung mengungkapkan, bahwa akibat pengurugan lahan yang dilakukan Podomoro yang sebelumnya merupakan daerah resapan air kini jumlahnya menciut bahkan hampir hilang, sehingga luapan air ketika turun hujan mengalir ke perkampungan warga di sekitarnya. Warga mengeluhkan walaupun hujan turun hanya sebentar sudah mengakibatkan banjir.
Dampak dari pembangunan perumahan tidak hanya dirasakan oleh warga Lengkong saja, juga bukan sebatas banjir. Ada juga longsor atau pergerakan tanah, jika perumahan dibangun di bukit-bukit. Menjadikan ekosistem alam akan terganggu dan rusak.
Baca Juga:Palestina Dibela Setengah Hati, Apa Solusi Hakiki?Merindu Pemimpin yang Kredibel, Berintegritas dan Bertakwa
Inilah fakta hidup di negeri yang menerapkan sistem kapitalisme. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman tanpa memperhatikan dampak lingkungan sepertinya hal yang bisa ditolerir jika pengembang perumahan adalah korporasi. Kekuatan uang bisa mempengaruhi kebijakan, padahal sejak awal sudah terjadi kontroversi, akan tetapi proyek jalan terus walaupun syarat perizinan belum terpenuhi seluruhnya, akhirnya rakyat yang menjadi korban. Kapitalisme telah mendudukkan uang di atas segalanya. Uang yang berbicara, kemaslahatan rakyat diabaikan.
Kapitalisme dengan asasnya sekuler, yaitu pemisahan agama (Islam) dari kehidupan, telah membentuk pribadi-pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, tapi dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Sudah menjadi rahasia umum perizinan identik dengan uang, uang identik dengan kemudahan.