Oleh : Rita Yusnita
(Pengasuh Forum Bunda Sholehah)
Selama hampir dua tahun, pandemi Covid-19 sukses melumpuhkan berbagai sektor kehidupan di Negeri ini. Salah satunya yang terdampak paling dalam yaitu sektor ekonomi. Semua lapisan masyarakat terkena tanpa kecuali, terutama lapisan menengah ke bawah. Berbagai perusahaan yang mengalami kendala otomatis merumahkan karyawannya, dimana sebagian besar dari mereka adalah tulang punggung keluarga. Beberapa bulan mereka mengalami kesulitan untuk bangkit lagi mencari nafkah karena urusan dapur tak pernah surut untuk dipenuhi. Walaupun sempat ada bantuan dari Pemerintah, namun tak tuntas menyelesaikan masalah ekonomi mereka.
Kondisi sulit yang terjadi di masyarakat menjadi pemicu munculnya ide untuk melaksanakan program Food Bank, hal ini digagas oleh Anggota Fraksi-PKB DPRD Kab Sumedang, Herman Habibullah. Program yang diinisiasi oleh Ketua DPW PKB Jawa Barat ini sebagai implementasi dari Platform Peduli Ummat Melayani Rakyat dan diharapkan secara bertahap menggerakkan sektor ekonomi riil masyarakat. Berbeda dengan konsep Food Bank pada umumnya kata Herman, Food Bank Jabar yang memiliki semangat membantu pelaku UMKM ini membeli sejumlah makanan dari pedagang kemudian dibagikan kepada masyarakat. “Kegiatan ini alhamdulillah rutin dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan, bersilaturahmi memberikan takjil untuk berbuka puasa dengan cara door to door ke tiap-tiap rumah warga,” ucap Herman, dilansir dari RadarSumedang.com, Jumat (23/4/2021). Kegiatan ini menuai banyak apresiasi dari warga karena merasa terbantu.
Krisis pangan akibat kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat bukan hanya terjadi saat pandemi saja, hal ini terjadi karena ketidaksiapan pemerintah dalam menanggulanginya baik di pusat maupun daerah. Apalagi dana bantuan yang disalurkan seringkali mengalami kendala dalam segi administrasi maupun penyalurannya. Lebih parahnya lagi, dana bantuan bagi rakyat malah dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya, kebijakan dari pemerintah tak pernah menuntaskan krisis pangan yang dialami oleh masyarakat. Terkait data stok pangan, seringkali data yang dimiliki pemerintah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Tak hanya sekali terjadi, ketika pemerintah mengatakan stok pangan mencukupi, namun kelangkaan barang terjadi sehingga menjadi sebab harga melambung tinggi. Ditambah lagi sejumlah komoditas masih mengandalkan pada impor, sehingga ketika stok dalam negeri tidak memadai dan proses impor terganggu karena kebijakan saat pandemi maka dapat dipastikan krisis pangan akan semakin terasa.