Alih-alih untuk membiayai perjalanan dinas ASN ke Bali, bukankah akan lebih tepat sasaran jika alokasi dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata atau memberikan bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak?
Menggerogoti APBN, Membahayakan Rakyat
Di samping tak efektif untuk memulihkan ekonomi rakyat, WFH pun dinilai sebagai pemborosan. Sebagaimana disampaikan oleh pakar kebijakan publik, sekaligus Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Yogyakarta, Prof. Wahyudi Kumorotomo.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tetap berhemat mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) terus mengalami lonjakan hingga menginjak angka Rp 971,2 triliun. (kompas.com, 27/05/2021)
Baca Juga:Pariwisata Lesu Pendapatan Daerah TergangguAntara Kebijakan Mudik dan Wisata, Adil kah?
WFH pun beresiko terhadap penularan Covid-19. Meski telah menjalani vaksinasi, tak ada jaminan 100 persen aman dari Covid-19. Analis medis CNN Dr Leana Wen mengatakan bahwa ada kemungkinan seseorang yang telah mendapatkan vaksin lengkap tetapi masih bisa menjadi pembawa tanpa gejala. (health.detik.com, 04/02/2021)
Alih-alih memulihkan ekonomi, WFB hanya menggerogoti anggaran dan mengancam keselamatan rakyat akibat penyebaran Covid-19.
Tanggulangi Covid-19, Pulihkan Ekonomi
Berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh sistem buatan manusia takkan pernah mampu mengatasi masalah dengan sempurna. Karena tak mampu melihat permasalahan dari akarnya.
Bukankah sudah jelas bahwa resesi ekonomi yang terjadi saat ini adalah dampak pandemi Covid-19 yang berlaut-larut? Bukankah sudah jelas pula, bahwa untuk memulihkan ekonomi adalah dengan mengatasi pandemi terlebih dahulu? Sayangnya, pemerintah tak mampu mengatasi pandemi dengan tuntas dan sibuk mengurusi kepentingan korporasi.
Menggenjot pariwisata di tengah-tengah pandemi jelas beresiko terhadap penyebaran Covid-19. Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan keselamatan rakyat. Mengatasi pandemi adalah hal utama dan harus diutamakan. Baru kemudian mengupayakan pemulihan ekonomi.
Segala kebutuhan untuk menuntaskan pandemi, mulai dari biaya obat-obatan, vaksin, rumah sakit, hingga kebutuhan rakyat yang dikarantina ditanggung oleh negara. Namun, hal itu tak mungkin dilakukan dalam sistem kapitalisme. Karena kapitalisme tak memiliki sistem pengaturan anggaran yang mumpuni.
Lihatlah Indonesia. Negeri yang kaya akan sumber daya alam (SDA) ini memiliki utang yang begitu besar. Bahkan masih banyak pembiayaan yang seharusnya ditanggung negara tapi malah dibebankan pada rakyat. Hal ini karena dalam Kapitalisme, pengelolaan SDA boleh diserakhan pada swasta bahkan asing. Sehingga, kekayaan yang seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan rakyat, justru masuk ke kantog-kantong asing.