Oleh Putriyana
Aktivis Sosial
Pandemi Covid-19 masih berlangsung, bahkan bulan Juli 2021 kemarin Indonesia menjadi juara dunia pengidap Covid terbanyak. Krisis ekonomi pun tak bisa terhindarkan lagi. Salah satu pemicu kirisis ekonomi itu adalah defisitnya APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
Sumber utama APBN dari pajak pun tidak bisa diharapkan lagi saat pandemi ini. Sehingga pemerintah harus mencari cara lain untuk menopang APBN tersebut. Cara pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan utang. Memang bukan fakta baru lagi pengambilan utang oleh pemerintah kepada bank dunia atau negara asing tersebut semakin lama semakin besar. Pembiayaan utang pada tahun 2020 mencapai Rp1.039,22 triliun, melonjak hingga 158,4 persen.
Dilansir dari laman website tempo.co tanggal 1 Agustus 2021, menurut rektor Universitas Paramadina, Didik Rachdini, ketika pemerintah terus menambal defisit APBN dengan utang dengan dalih menyelesaikan persoalan, maka akan jadi bumerang. Karena pemerintah di masa yang akan datang akan mendapat warisan beban utang dari pemerintah saat ini. Menurutnya semestinya APBN dijaga, krisis disembuhkan dari institusi yang tidak krisis. Kemudian beliau juga menyoroti alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang besar sejak tahun lalu, namun dampaknya kurang maksimal. Seharusnya ketika alokasi dana untuk perlindungan sosial yang sangat banyak, pemerintah seharusnya tidak perlu menghawatirkan ketika ada pemberlakukan lockdown dalam mengendalikan pandemi. Namun, pemerintah tidak bisa melakukan kebijakan tersebut. Akibatnya, penanganan Covid-19 pun dinilai abai, tidak berjalan baik dan tertinggal dibanding negara lain. Ini adalah kegagalan yang serius dalam kebijakan penanganan pandemi. Orang sakit harus memikirkan ekonomi, padahal orang yang sakit seharusnya disembuhkan bukannya fokus pada urusan duit belaka.
Baca Juga:Merdeka Indonesia, Merdeka Belajar, dan Merdeka MengajarTak Tenang, Petisi Blacklist Ayu Ting-Ting Sudah 70.000 Lebih
Karut marut kebijakan pemerintah dengan sistem kapitalis seperti ini sudah sangat tampak kegagalannya, sehingga menyebabkan efek krisis ekonomi yang berkepanjangan. Penanganan pandemi yang cenderung kurang serius membuat dana APBN yang dihimpun dari utang pun menjadi kesia-siaan belaka. Selain itu penyerapan anggaran dalam penanganan Covid-19 di daerah yang jauh dari ibukota pun tampak sangat minim dan kurang memadai. Ditambah adanya kebocoran dana karena korupsi menjadikan roda ekonomi tidak berputar seperti yang semestinya, sementara utang kian bengkak.