SUBANG-Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih menggantung segera kembali masuk kajian. Kajian tersebut saat ini masih dalam proses tender di ULP Kabupaten Subang.

“Dinas PUPR yang saya tahu menargetkan tahun ini selesai, sehingga tahun depan bisa langsung ke pokok materi atau Perda nya,” kata Anggota DPRD Fraksi Gerindra Masroni ketika dikonfirmasi Pasundan Ekspres terkait progress terkini Perda RTRW.

Masroni menambahkan, proses kajian tersebut juga termasuk perubahan materi-materi didalamnya. Ia menjelaskan, beberapa tahun ke belakang saat Bupati Subang masih dijabat Imas Aryumningsih, telah ada perubahan Perda RTRW.

“Tapi hari ini posisinya Perda itu masih menggantung yang dirubah dulu, menggantung di Provinsi. Salah satunya, karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi termasuk KLHS, LP@B juga perubahan-perubahan dari kebijakan nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam perjalanannya ada perubahan kebijakan nasional serta Provinsi Jabar, yang berpengaruh besar terhadap RTRW Kabupaten Subang, dengan kehadiran Pelabuhan Patimban sert rencana dibentuknya kawasan industri Segitiga Rebana.

“Itu pasti merubah kondisi tata ruang kita, dengan adanya kebijakan itu. Maka otomatis karena kajian sebelumnya itu dilakukan sebelum adanya kebijakan dari nasional, walaupun belum selesai, kita harus mengkaji ulang,” imbuhnya.

Kajian tersebut diantaranya berfokus pada tata ruang, potensi Pelabuhan Patimban bagi Subang dengan pola tata ruangnya. Kawasan industri termasuk Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

“Kita juga harus melihat kondisi terkini soal dibukanya akses jalan CIlamaya-Patimban, Kawasan industri di beberapa titik. Nah, hal-hal itu yang perlu juga kita kaji ulang. Dinas PUPR karena proses kajianya itu menggunakan pihak ketiga, sedang melaksanakan lelang itu,” imbuhnya.

Tentunya, kajian tersebut akan mengakomodir berbagai macam perubahan serta menangkap potensi Kabupaten Subang dimasa depan.(ygi/vry)