SUBANG-Ketua KUD Mina Karya Bukti Sejati, Mastari mengusulkan, agar adanya normalisasi saluran di area tambak di Desa Jayamukti. Pasalnya, saluran tersebut kini sangat krusial baik dalam hal kegiatan tambak maupun upaya untuk mencegah banjir.
Mastari dihadapan Bupati menyampaikan, di Jayamukti ada sebanyak 23 saluran air, 20 merupakan saluran tersier atau saluran kecil sedang 3 sisanya merupakan saluran yang cukup besar.
“Nah dari 3 itu, ada yang krusial saat ini sudah Wah ini fungsinya yaitu saluran Kalimalang I. Kami harapkan agar adanya normalisasi,” ucap Mastari di TPI KUD Mina Bukti Sejati, Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan, Selasa (14/9).
Baca Juga:Sahlan: Interpretasi Pancasila Secara KekinianKabupaten Purwakarta PPKM Level 4, Bupati: Data Tak Sinkron Saat Cleansing
Sebab saluran sepanjang 4,8 Km dengan lebar 1w meter tersebut sudah terlalu lama tidak dikuras atau tidur, sehingga banyak menimbulkan sedimen dan mengganggu saluran air. “Kami harapkan minta untuk dikeruk atau normalisasi. Kalau tidak nanti bisa terjadi banjir lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Subang H. Ruhimat langsung menginstruksikan pada Kepala Dinas PUPR untuk segera melaksanakan sejumlah langkah normalisasi. Apalagi saat ini, Pemda Subang juga sudah memiliki rencana terkait pelaksanaan normalisasi di kawasan Pantai Utara Subang.
Berita berlanjut di halaman berikutnya…
“Kebetulan Pak Kadis PUPR ini ada. Tolong pak Kadis ditindaklanjuti dan segera laksanakan. Silahkan juga jelaskan langkah-langkah yang akan segera diambil,” ucapnya.
Kepala Dinas PUPR H. Syawal mengatakan, rencana normalisasi di Pantura sudah mulai disikapi. Sebelumnya, para Camat di Pantura juga sudah menyampaikan data yang disampaikan pada Dinas PUPR terkait lokasi mana saja yang perlu dilaksanakan normalisasi.
“Melalui anggaran perubahan, tahun ini dianggarkan sebesar Rp3 miliar untuk pelaksanaan normalisasi di Kabupaten Subang. Termasuk wilayah Pantura yang menjadi perhatian tentunya,” kata H. Syawal.
Pihaknya juga, sudah menghitung menghitung kebutuhan normalisasi di Pantura dari mulai Pusakanagara hingga ke Blanakan.
“Jadi insya Allah bisa segera dilaksanakan karena ini sistemnya swakelola. Pelaksanaannya bisa dalam bentuk bantuan keuangan desa untuk anggaran operator serta BBM. Alat dari kita. Nah, bantuan keuangannya itu untuk kebutuhan itu. Misalnya, untuk Jayamukti jika memang jadi prioritas bisa kita segera cairkan dan pelaksanaan. Jadi bisa bergantian dengan wilayah lain yang memang memerlukan normalisasi,” tuturnya.(ygi/vry)