SUBANG-Rencana normalisasi sungai dan saluran di Pantura Subang mendapat sejumlah tanggapan. Normalisasi saluran pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp3 miliar dari APBD Perubahan. Diharapkan dengan normalisasi, potensi bencana banjir bisa ditekan. Selain itu, manfaat bagi irigasi pertanian atau tambak perikanan juga bisa berjalan efektif dan maksimal.
Kepala Desa Tegalurung H. Lili Rusnali memberikan apresiasi terkait dengan rencana Pemkab Subang, terkait dengan normalisasi saluran dan sungai di Pantura. H. Lili mengetahui, awalnya rencana normalisasi tersebut dianggarkan pada APBD murni tahun 2021, namun karena belum sempat terserap, akhirnya dimasukan pada Anggaran Perubahan.
“Ini tentu komitmen yang baik dan harus kita apresiasi. Namun kami juga mengharapkan agar anggaran ini segera ketuk palu. Supaya, pelaksanaannya bisa dilakukan dengan segera,” ucap H Lili yang juga Ketua APDESI Kabupaten Subang ini.
Baca Juga:Wow!! Akan Dibangun Mall Seluas 10 Hektar di Subang, Ini LokasinyaPNS Bolos 10 Hari Kerja Siap-siap Dipecat, Ini Aturan Lengkapnya
Sebab, pada bulan September ini, sudah mulai memasuki musim penghujan. Bila normalisasi dilakukan pada bulan Desember, dikhawatirkan tidak akan terkejar. “Curah hujan tinggi itu ada di Bulan Januari-Februari, bisa tidak kekejar kalau Desember pelaksanaannya? Itu akan mubadzir. Kalau dari sekarang pelaksanaannya, ini bisa dilakukan dibeberapa titik untuk mencegah banjir. Jadi lebih efektif,” kata H. Lili.
Untuk itu, ia berharap, pembahasan anggaran perubahan di DPRD dapat segera dilaksanakan ketuk palu. Mengingat ada sejumlah kegiatan yang perlu dilaksanakan sesegera mungkin.
Berita berlanjut di halaman berikutnya…
Albert: Harus Jeli Validasi Data Titik Kegiatan
Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PAN Albert Anggara Putra menyinggung terkait rencana realisasi anggaran untuk normalisasi sebesar Rp 3 miliar. Menurutnya, ada sebuah kemajuan terkait dengan adanya penganggaran untuk normalisasi pencegahan banjir di wilayah pantura. “Hanya saja, anggaran Rp 3 miliar ini, akan dilaksanakan di mana, bisa meng-handle berapa saluran dan berapa desa atau Kecamatan ini. Dinas PUPR harus jeli soal ini,” ucapnya
Apalagi kata Albert, sebagai mana diutarakan Kepala Dinas PUPR H. Syawal, pada tahun-tahun yang akan datang akan dianggarkan secara rutin sebesar Rp 4 miliar untuk kegiatan normalisasi. “Dengan jumlah segitu, apakah efektif? Apakah bisa mencegah dengan maksimal potensi banjir di Pantura. Ini penghitungannya dan datanya harus divalidasi secara betul. Saluran dan sungai di Pantura itu banyak dan sedimentasi juga cukup tinggi,” jelasnya.