Oleh : Yulianti Agustien
( Ibu Rumah Tangga)
Pandemi yang belum usai telah membuat kebijakan PPKM yang episodenya sangat panjang dan berjilid-jilid, faktanya begitu menyulitkan rakyat. Bahkan meningkatkan angka kemiskinan, pengangguran, kesulitan akses kesehatan sampai berujung pada kematian. Namu mirisnya, di tengah kondisi tersebut kita kembali dikagetkan dengan Peraturan Presiden yang memberikan uang penghargaan hingga Rp. 580 juta untuk Wakil Menteri (Wamen). Ketetapan itu tertuang dalam Perpres no 77/2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 60/2012 tentang Wakil Menteri. (okezone.com, 30/8/2021). Tak hanya itu, penghargaan pun diberikan untuk wamen yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum Perpres ini diundangkan. Uang penghargaan ini pun diberikan kepada wamen yang meninggal dunia melalui ahli warisnya. Tak heran jika posisi ini menggiurkan segelintir pihak karena mampu memenuhi isi dompet dan menggendutkan rekening.
Namun di sisi lain, keprihatinan dan kesedihan kembali dirasakan ketika membaca berita viral yaitu seorang ibu dan anak di Kota Cimahi, mengaku tidak makan selama tiga hari. Hal tersebut akibat keterbatasan pekerjaan dan tak tersentuh bantuan. https://jabar.inews.id/berita/tak-tersentuh-bantuan-ibu-dan-anak-di-cimahi-tak-makan-3-hari-viral-di-medos.
Ironis, kesenjangan antara rakyat dan pemimpin semakin nyata terlihat. Fenomena yang tidak mengherankan terjadi dalam tata aturan yang bukan berasal dari Sang Pencipta (baca: sistem demokrasi kapitalistik). Aturan yang dikeluarkan semata untuk menjamin kepentingan segelintir pihak. Penghargaan senilai ratusan juta didapatkan para pemimpin kita, sisi lain kesulitan rakyat semakin terbuka lebar.
Baca Juga:Toleransi Hakiki Hanya Ada dalam IslamKekayaan Pejabat Meningkat, Bagaimana Dengan Rakyat ?
Hilangnya kepekaan para pemimpin di masa krisis nyata terlihat. Alih-alih mengurusi kebutuhan rakyat yang terjadi sebaliknya. Tak disadari bahwa jabatan tersebut adalah amanah dari Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan disisi-Nya. Hanya saja aturan dalam sistem demokrasi kapitalis yang asasnya memisahkan agama dari kehidupan, menjadikan mereka membuat aturan berdasarkan hawa nafsu. Karena itu para pemimpin sama sekali tidak memiliki cerminan sebagaimana pemimpin pada masa kejayaan Islam. Pemimpin yang memahami bahwa jabatannya adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad). Wallahu’alam bi shawab